Siapa yang Betanggung Jawab?, Berikut Ini Data Aturan Denda P2TL di RSUD Kotamobagu

BOLMORA, KOTAMOBAGU –  Berdasarkan rincian aturan denda Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang dikeluarkan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Kotamobagu, jumlah denda yang harus dibayarkan Pemkot Kotamobagu adalah sebesar Rp435.104.682, atas dugaan penyalahgunaan listrik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kotamobagu. Namun, siapa yang nanti akan bertanggung jawab dengan tagihan tersebut, masih belum bisa dipastiikan. Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu sendiri tampaknya tak mau disalahkan soal dugaan penggunaan listrik illegal, sebagaimana dituduhkan pihak PLN. Pasalnya, Pemkot menduga ada pembiaran oleh pihak PLN, karena hal tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2014, tapi nanti pada April 2017 baru diperiksa. Padahal bangunan RSUD ini menggunakan daya tinggi. Hal itu sebagaimana diungkapkan Asisten II Pemkot Kotamobagu Gunawan Damopolii, Kamis (6/7/2017) siang tadi.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, terungkap ada kelalaian dari kedua belah pihak. Dan di sini, kami menduga ada pembiaran dari pihak PLN,” ujar Gunawan.  

Dijelaskan, neberapa waktu lalu Pemkot sudah mengeluarkan anggaran yang besar untuk memasang jaringan daya besar dengan gardu sendiri, dan meteran sendiri untuk menyatukan aliran listrik di semua ruangan RSUD, tapi ternyata hampir sebagian besar tidak melalui meteran dan masih memakai meteran lama yang merupakan peninggalan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

“Hal tersebut tentu menjadi tanda tanya besar, kenapa sampai tidak dipergunakan. Harusnya, pihak PLN tidak perlu menunggu permintaan dari kami untuk selalu memeriksa jaringan listrik. Agar, jika ada kendala ataupun pelanggaran cepat kita ketahui, bukan nanti setelah bertahun-tahun baru bisa diketahui,” pungkas Gunawan.(me2t)

Berikut Data Operasi P2TL di RSUD 25, 26 dan 29 Mei 2017