BOLMORA, BOLMUT – Janji Aliansi Pemuda Peduli Bolaang Mongondow Utara (AP2BMU) untuk kembali menggelar aksi demo usai lebaran Idul Fitri, ternyata bukan isapan jempol semata.
Pada aksi sebelumnya yang dilaksanakan bulan Ramadan lalu, para massa aksi menyambangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolmut dengan menyampaikan tuntutan agar pihak Kejari dapat mengusut tuntas sejumlah proyek ‘mangkrak’ yang sudah lebih dari empat tahun tidak jelas penuntasannya. Seperti proyek pembangunan rumah dinas (Rudis) Bupati dan Wakil Bupati yang terletak di bukit Gulantu, Desa Bigo Selatan, Kecamatan Kaidipang, proyek pembangunan Balai Diklat yang ada di Desa Inomunga, Kecamatan Kaidipang serta pembangunan rumah layak huni (Mahyani) yang terletak di perkebunan Desa Bigo Selatan.
Ketiga program kegiatan pembangunan itu diduga kuat sarat akan dugaan korupsi, sehingga sampai saat ini pekerkerjaannya tak kunjung dilanjutkan, dan difungsikan sebagaimana mestinya.
Dari aksi awal tersebut, para massa aksi pun sempat melakukan dialong langsung dengan Kepala Kejaksaan (Kajari) Bolmut Andi Suharlis SH, MH. Yang mana, dari tuntutan para massa aksi, yang merupakan gabungan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di Bolmut itu, Kajari berjanji akan menindak lanjti tuntutan yang telah disampaikan. Dasar itulah yang membuat AP2BMU kembali mengelar aksi demo di Kejari Bolmut, untuk mempertanyakan telah sejauh mana langkah kongkrit korps Adhyaksa menindak lanjuti tuntutan mereka.
“Sebelumnya kami sudah mengelar aksi dan mengajukan tuntutan agar Kejaksaan dapat menindak lanjuti apa yang sudah kami sampaikan. Nah hari ini sesuai janji kami saat aksi pertama, akan mengawal apa yang sudah kami sampaikan, apakah telah ditindak lanjuti atau belum,” ungkap Koordinator Lapangan massa akasi Febriyanto Lombu, saat dikonfirmasi BOLMORA.COM.
Dia mengaku kecewa, karena maksud untuk bertemu secara langsung dengan Kajari Bolmut tidak terlaksana, dikarenakan Kajari Bolmut sedang tidak berada di tempat, sehingga para massa aksi yang terdiri dari puluhan pemuda dan mahasiswa itu pun melakukan orasi di depan Kantor Kejaksaan.
Rasa kecewa para massa aksi berlanjut, ketika berdialong dengan salah satu pejabat di institusi penegak hukum itu. Dalam dialong bersama Kepala Seksi (Kasie) Pidana Khusus (Pidsus) Resmen, S.H, M.H., para massa aksi tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, dan mengakhiri orasi mereka. Selanjutnya, memutuskan untuk melakukan aksi di kantor Bupati Bolmut.
“Kami kecewa dengan pernyataan dari pihak Kejaksaan, yang sampai saat ini ternyata tuntutan kami tidak jelas, apakah telah dipresure atau tidak. Kami pertanyakan SOP pihak Kejaksaan dalam menindak lanjuti laporan masyarakat, terkait kasus-kasus yang ada. Jangan sampai ada indikasi jika Kejaksaan telah kemasukan angin, lalu pilih-pilih dalam menindak lanjuti kasus yang dilaporkan masyarakat,” cetusnya.
Sementara itu, Kasie Pidsus Kejari Bolmut Remen, S.H. M.H., saat berdialong dengan para massa aksi, mengapresiasi sikap AP2BMU dalam mengawal pemberantasan dugaan koruspi di Bolmut. Ia menegaskan, selama ini dalam melaksanakan tugas pihaknya tidak pernah memila dan memilih kasus yang ditangani, atau mem-spesialkan salah satu kasus yang benar-benar terjadi.
“Dalam menindak lanjuti laporan atau aspirasi masyarakat, termasuk yang disampaikan oleh mahasiswa dalam tuntutannya, tentu ada prosedur yang harus dilalui sesuai SOP. Saya tegaskan, Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya tidak pernah memilih-milih kasus,” jelasnya.
Rasmen berharap kepada para massa aksi untuk bersabar, dan memberikan kesempatan kepada Kejaksaan dalam bekerja. Sebab dalam menangani sebuah kasus, baik itu besar atau kecil, semua ada aturan dan mekanismenya.
“Berilah kami waktu dan kesempatan untuk bekerja. Perlu diketahui bahwa, dalam setiap perkara yang kami tangani tidak dilakukan secara terburu-buru, tapi membutuhkan proses,” pungkasnya.(irf)
