DPC FSPTI Bolmut Dorong Eksekutif dan Legislatif “Lahirkan” Syahbandar di Pelabuhan

0
519

BOLMORA.COM, BOLMUT — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Ibrahim Dunggio, mempertanyakan tidak adanya syahbandar selaku otoritas jasa bongkar muat di beberapa pelabuhan di Bolmut sehingga banyak buruh lokal yang tidak terakomodir.

“Sejak diresmikan pelabuhan tuntung kita belum memiliki syahbandar sebagai pelaksana otoritas di pelabuhan, maka saya berharap Eksekutif dan Legislatif saling bergandengan tangan serta dapat melahirkan dan menempatkan perwakilan otoritas pelabuhan di bolmut,” pinta Ibrahim, kamis (26/06/2020).

Ia menambahkan, bongkar muat barang selama ini dilakukan oleh tenaga buruh dari luar daerah yang ditunjuk oleh syahbandar pelabuhan labuang uki sehingga buruh lokal yang merugi.

“Contohnya bongkar muat barang di pelabuhan jeti PLTU Binjeita dilakukan oleh buruh luar yang dikoordinir oleh TKBM perintis bahari, pada hal Bolmut memiliki TKBM lokal dengan legalitas yang sudah terpenuhi dan buruh yang sudah terdaftar,” imbuh Dunggio dengan sesalnya.

Sementara, Sekertaris Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Cahaya Bolmut Mandiri, Rifkal Sanggilang, mengaku bahwa pihak Perusahaan Listrik Tenaga Uap (PLTU) seperti tidak menghargai Tenaga kerja lokal. “Bolmut punya TKBM yang legalitasnya sudah terpenuhi, maka sewajarnya proses pembongkaran dilaksanakan oleh TKBM lokal, tidak perlu transfer dari luar daerah,” tegas Rifkal.

Selain serapan tenaga kerja, jika terbentuknya syahbandar di pelabuhan maka secara otomatis akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Mewakili seluruh buruh lokal bolmut,TKBM Cahaya Mandiri Bolmut menuntut keadilan dari Pemda dan DPRD Bolmut agar segera merealisasikan keinginan kami untuk memiliki syahbandar sebagai otoritas pelabuhan dan memberdayakan buruh lokal,” tandasnya.

Terpisah, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmut Sartono Dotinggulo, menjelaskan, selaku mitra kerja, komisi III DPRD Bolmut sejak bulan Februari 2020 sudah melakukan konsultasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulut terkait pelabuhan-pelabuhan yang ada di bolmut.

“Tapi karena terkendala pandemi covid-19 maka tindak lanjut ke Dirjen perhubungan belum terealisasi,” jelas Sartono.

Sejauh ini DPRD Bolmut telah berupaya, tapi karena ada hal-hal yang diluar kemampuan manusia sehingga apa yang menjadi prioritas kami tertunda. Sebelumnya kami telah menggelar RDP dengan pihak terkait, dan solusinya kita bersama-sama melakukan konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Sulut dan hasilnya akan ditindaklanjuti ke Departemen Perhubungan RI dalam hal ini Dirjen Perhubungan.

“Untuk lebih jelasnya silahkan konfirmasi langsung kepada Pemkab Bolmut dalam hal ini Dinas Teknis Dinas Perhubungan Bolmut,” pungkas Dotinggulo Politisi Partai Golkar ini.

Senada dengan Ketua Komisi III DPRD Bolmut, Kepala Dinas Perhubungan Bolmut Uteng Datunsolang, berharap kepada TKBM Bolmut sambil menunggu rekomendasi pusat terkait pembangunan syahbandar agar melakukan koordinasi dengan syahbandar yang sudah ada agar menggunakan jasa TKBM Bolmut saat terjadi bongkar muat barang di Bolmut.

“Pemkab Bolmut hanya sebatas melakukan permohonan agar disurvei kelayakan daerah untuk pembangunan syahbandar oleh pusat, karena aturan mainnya tidak berdasarkan wilayah melainkan zona kerja,” ungkapnya.

Lanjutnya, tentu pemerintah sangat menginginkan akan ada serapan tenaga kerja dan perbaikan kuantitas PAD bolmut dengan adanya syahbandar sebagai otoritas pelabuhan bongkar muat.

“Akan tetapi kita juga harus memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku. Sejatinya pemkab akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir keinginan buruh lokal, dengan syarat tidak menyalahi aturan,” tutur Datunsolang.

(Awall)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here