Belum Kantongi AMDAL?, Abdul Latief: PT BDL Harus Hentikan Aktivitas Pertambangan

0
553
Belum Kantongi AMDAL?, Abdul Latief: PT BDL Harus Hentikan Aktivitas Pertambangan
Tampak alat berat yang berada di lokasi PT BDL
Advertisement

BOLMORA.COM, BOLMONG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menyebut aktivitas pertambangan PT Bulawan Daya Lestari (BDL) yang bergerak di bidang pertambangan emas, dan beroperasi di pegunungan Monsi, Kecamatan Lolayan ilegal. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong Abdul Latief mengatakan, perusahaan tambang tersebut belum mengantongi dokumen lingkungan.

“Sampai saat ini PT BDL baru mengajukan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Itupun pembahasannya belum selesai, sebab mereka baru memasukkan kerangka acuan. Sehingga, aktivitasnya ilegal karena belum mengantongi dokumen lingkungan,” ungkapnya.

Sebut Latief, perusahaan tersebut sudah berani beroperasi meski masih dalam tahap pengurusan izin. Hal tersebut merupakan kesalahan.

“PT BDL harus hentikan aktivitas pertambangan,” tegasnya.

Baca: Warga Toruakat Minta Pemkab Tinj3Keberadaan Perusahaan BDL

Kata dia, pihak DLH berwenang menangani pengurusan kajian lingkungan. Direncakan DLH akan memberikan surat peringatan kepada PT BDL, untuk segera menghentikan kegiatan pertambangan, karena dinilai merusak lingkungan.

“Apalagi, perusahaan tersebut memakai alat berat. Otomatis sangat merusak lingkungan, sementara izin lingkungannya belum ada,” ujar Latief.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Deasy Makalalag menambahkan, pengurusan izin lingkungan oleh pihak PT DBL baru sampai pada tahap membahas kerangka acuan.

“Belum sampai di AMDAL,” sebutnya.

Senada dikatakan Kepala Bidang Penataan Penaatan Perlindungan DLH Bolmong Adriana Ginoga. Menurutnya, PT BDL pernah mengantongi dokumen lingkungan pada 2009 lalu. Namun dokumen tersebut sudah tidak berlaku.

“Ketentuannya, jika tiga tahun tidak ada kegiatan, dan tidak ada pelaporan harus mengurus baru. Tahun 2018 kemarin, mereka datang untuk melakukan pegurusan dokumen lingkungan, tapi baru sampai pada tahap kerangka acuan,” terangnya.

Dia membeber, pihaknya mengetahui ada aktivitas pembukaan lahan sewaktu turun lapangan saat pemrosesan dokumen. 

“Saat kami turun mengecek lapangan, memang sudah ada aktivitas. Seperti pembukaan lahan pertambangan dan aktivitas lainnya,” ujar Adriana. 

Di lain pihak, Legislator Bolmong Febrianto Tangahu, meminta Pemkab Bolmong dan Provinsi Sulut untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangan PT BDL

“Saya minta aktivitas PT BDL dihentikan sementara sampai dokumennya legkap,” imbuhnya.

Salah satu penasihat hukum PT DBL yang enggan dipublis namanya mengatakan, aktifitas PT BDL mempunyai payung hukum. Kata dia, untuk urusan izin tambang adalah wewenang Pemprov.

“Soal izin lingkungan, dokumen lingkungan sudah ada sejak diterbitkan IUP. Maka, aktivitas PT BDL tidak illegal. Karena, PT BDL punya payung hukum yang masih berlaku,” tandasnya.

(Agung) 

1 COMMENT

  1. Baru tahap pembahasan Kerangka Acuan (KA) belum sampai di ANDAL dan RKL RPL (Analisis Dampak Lingkungan Hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup).
    Dokumen AMDAL itu terdiri dari :
    1. KA (Kerangka Acuan)
    2. ANDAL dan RKL RPL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here