BOLMORA.COM, BOLSEL – Bupati Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru S.Pt, hari ini melakukan konsultasi di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, terkait Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2019.
Hal ini dilakukan bupati, menindak lanjuti adanya Surat Edaran Kemenpan-RB, nomor : B/617/M.SM.01.00/2019, tentang Pengadaan ASN tahun 2019.
Bupati yang di dampingi Asisten III, Kepala BKPSDM, TUP dan Humas tiba di Kemenpan-RB pada pukul 10.00 WIB, dan langsung disambut oleh Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur, Syamsul Rizal. Pertemuan pun dilanjutkan keruangan Asisten Deputi Bidang Pengadaan Sumber Daya Aparatur.
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 30 menit, fokus membahas pada hal-hal subtansi dan teknis pengadaan ASN, seperti syarat usulan formasi CPNS dan P3K yang diusulkan oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota.
Adapun terkait Surat Edaran tersebut, Menpan-RB mengusulkan pembagian CPNS umum, Bolsel mendapat 30 persen dari kuota yang disediakan. Sementara untuk P3K sebesar 70 persen dari usulan.
Dalam diskusi tersebut, pihak Deputi menyampaikan bahwa untuk batas usulan formasi adalah hari ini, tepatnya tanggal 20/6/2019, baik yang CPNS umum, maupun P3K.
“Persoalan jumlah berapa yang daerah usulkan tergantung kepada daerah, namun harus berdasarkan ANJAB yang rasional. Artinya jangan daerah mengusulkan sementara tidak menjadi kebutuhan seperti yang tertuang pada ANJAB dan kebutuhan,” ujar deputi yang disampaikan oleh Kepala BKPSDM Bolsel, Ahmadi Modeong.
Menurutnya, hal ini juga harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan di daerah masing-masing.
“Nah, bagi daerah yang belanja pegawainya jauh di bawah 50 persen belanja pegawainya itu lebih baik. Karena jika ada daerah yang belanja pegawainya melebihi 50 persen maka saya pastikan penilaian LAKIP pasti daerah itu di bawah,” ungkapnya.
Ditegaskan oleh deputi, bahwa kwantitas yang di usulkan jangan mengejar banyaknya usulan, karena pengalaman tahun kemarin, ada daerah yangg mengusulkan lebih, tetapi begitu di kaji dan di akomodir oleh Menpan, ternyata daerah tersebut tidak bersedia, karena alasan keuangan daerah yang terbatas..
Jika terjadi demikian, akan merubah apa yang sudah ada, begitu juga dengan formasi yang ada, ketika dibuka penerimaan dan saat menerima berkas, pihak BKD harus mengacu pada apa yang telah diusulkan, “ terang deputi.
Ia juga mengingatkan, agar pemda tidak menerima berkas yang tidak ada formasinya, dan untuk P3K atau non PNS ketika yang bersangkutan di terima atau lulus, maka gajinya dihitung berdasarkan UMP provinsi.
Syamsul Rizal juga mengusulkan, untuk formasi yang kemarin di buka dan belum terisi, baiknya di masukan pada usulan, dan untuk mempermudah info, pihaknya telah menyediakan sistem IT E-Formasi.
“Persolan kapan waktu penerimaan ataupun test, prinsipnya lebih cepat lebih baik. Tetapi harus tetap mengacu pada mekanisme pada adminstrasi yang ada, “ imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan rasa terimah kasihnya atas penjelasan teknis dan subtansi yang diberikan oleh MenpanRB.
“Kami sangat berterima kasih atas informasi ini, dan sebagai daerah yang mengusulkan, kami akan mematuhi kentuan-ketentuan yang berlaku, “ ungkap bupati.
Ia menjelaskan, bahwa khusus di Bolsel jumlah ASN yang ada baru berjumlah kurang lebih 1800 ASN. Sehinga bupati menilai dari segi rasio peningkatan pelayanan masih perlu merekrut CPNS.
Bupati juga meminta kepada instansi teknis, agar terus berkoordinasi dengan pihak MenpanRB, sehingga setiap perkembangan, baik yang bersifat perubahan dan administrasi bisa langsung diketahui.
“Saat ini pihak pemda telah merubah usulan, jika sebelumnya jumlah total yang di usulkan pihak BKPSDM untuk CPNS umum berjumlah 630, artinya jika mengacu 30 persen yang akan di terima dari usulan yang ada, maka Insyah Allah kurang lebih 200an, dan untuk usulan P3K sebanyak 319, jika di setujui berdasarkan kajian dari Menpan dari 70 persen usulan yang ada, “ ungkap bupati.
Bupati juga mengatakan, bahwa untuk tes nanti semua akan tetap melalui sistem CAT.
“Kita berdoa saja, Insyaa Allah apa yang di usahakan oleh Pemda Bolsel tahun ini, kedepannya dapat berjalan lancar, “ jelas bupati.
Terinformasi, untuk jumlah kuota yang di usulkan, rencananya sebanyak 145.424 P3K, yang diperuntukan eks K2 dan Honorer Daerah. Sementara untuk kategori umum, sebanyak 62.324 CPNS. (*wdr)
