BOLMORA, BOLMONG – Sekretaris Daerah (Sekda)Kabupaten Bolmong Tahlis Gallang, menggelar rapat terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2017, di kantor bupati lantai dua, Selasa (5/6) kemarin.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Sekda tersebut dihadiri seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Asisten I Derek Panambunan, Asisten II Yudha Rantung, dan Asisten III I Wayan Gede.
Dalam kesempatan tersebut, Tahlis menyampaikan bahwa memang masalah saat ini hingga BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP) adalah aset. Saat rapat berlangsung, dirinya menegaskan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) agar dapat menghitung kembali jumlah dan nilai aset di tiap sekolah.
“Aset pendidikan dalam bentuk gelondongan jumlahnya Rp163 Milir, dan tersebar di semua sekolah. Tapi, tidak disebutkan di sekolah mana dan berapa nilai asetnya. Progres setelah masuk cuti bersama dua minggu ke depan, sudah harus tuntas. Saya harap Disdik dapat berkoordinasi dengan Inspektorat,” tegasnya.
Demikian dengan Dinas Kesehatan, dirinya meminta agar kepala dinas dapat turun memimpin langsung pendataan aset di tiap puskesmas.
“Di Puskesmas juga perlu diperhatikan. Data dulu aset yang ada. Bila perlu kadis yang pimpin langsung agar bisa cocok dengan akumulasi nilai aset saat ini,” pinta Tahlis.
Menurutnya, hubungan kerja antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pengurus penyimpan barang harus bersinergi.
“Sekertaris dinas jangan dulu ada surat SPM sebelum ada laporan dari pengurus penyimpan barang. Jangan keluarkan SP2D apabila tidak ada rekomendasi dari bidang aset,” terangnya.
Dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI pada LHP 2017, butuh konsistensi dan komitmen bersama dalam menuntaskan masalah aset. Ditekankannya agar seluruh jajaran ASN Bolmong merubah mindset (pola pikir) dan pola kerja.
“Butuh keseriusan dan tanggung jawab melekat dalam mengurai persoalan aset yang ada. Jangan ada lagi PNS yang melaksanakan pekerjaan hanya sekedarnya saja. Yang penting pekerjaan telah dikerjakan tanpa mau tau pekerjaan itu telah benar atau tidak,” pungkas Tahlis.
Permasalahan penatausahaan aset adalah salah satu contoh hasil kerja yang asal jadi, dan mengabaikan ketelitian. Ia meminta tidak perlu melempar tanggung jawab, dan jangan sampai ada sikap saling menyalahkan, dan harus menerima opini dengan lapang dada sebagai buah dari pekerjaan yang tidak teliti.
“Mari saling intropeksi diri, mulailah dengan memperbaiki diri masing-masing,” ujarnya.(agung)
