Vionita Kuera Bongkar Ketimpangan Pendidikan Kepulauan: Guru Kurang, Sekolah Mangkrak, Siswa SMA Terpaksa Merantau

BOLMORA.COM SULUT – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan Nusa Utara, Vionita Kuera, kembali mengangkat berbagai persoalan mendasar yang masih membelit dunia pendidikan di wilayah kepulauan.

Sorotan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Senin (11/5/2026).

Dalam forum tersebut, Vionita menegaskan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah kepulauan belum sepenuhnya teratasi.

Mulai dari kekurangan tenaga pendidik, kepala sekolah yang belum definitif, hingga bangunan sekolah yang belum layak masih menjadi persoalan yang ditemui langsung saat dirinya turun ke lapangan.

“Sejak awal saya menjadi anggota dewan dan turun langsung ke lapangan, persoalan di wilayah kepulauan bukan hanya kekurangan guru. Masih ada kepala sekolah yang belum definitif, bangunan sekolah yang tidak layak, hingga kebutuhan asrama bagi siswa,” tegas Vionita.

Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi siswa di pulau-pulau kecil adalah akses untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan SMK. Sebab, sebagian besar pulau hanya memiliki fasilitas pendidikan hingga tingkat SD dan SMP.

Akibatnya, banyak siswa harus meninggalkan kampung halaman dan tinggal di pulau lain demi melanjutkan pendidikan. Kondisi tersebut menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi keluarga.

“Sekolah memang sudah gratis, tetapi anak-anak dari pulau kecil yang melanjutkan pendidikan ke SMA atau SMK mengalami kesulitan tempat tinggal.

Mereka harus membayar kos dan memenuhi kebutuhan makan selama sekolah. Karena itu, keberadaan asrama sangat diperlukan,” ungkapnya.

Selain persoalan akses pendidikan, Vionita juga menyoroti kondisi infrastruktur sekolah. Ia mengapresiasi pembangunan yang telah terealisasi di SMK Negeri 1 Siau Timur serta penanganan kasus ruang kelas mangkrak di SMA Negeri 1 Siau Timur yang sebelumnya sempat menjadi temuan dalam RDP tahun lalu.

“Puji syukur, di SMK Negeri 1 Siau Timur sudah ada realisasi pembangunan. Kemudian di SMA Negeri 1 Siau Timur, yang tahun lalu ditemukan adanya ruangan mangkrak, saya mengapresiasi karena sudah diaudit dan bahkan sudah ada tersangkanya,” katanya.

Meski demikian, politisi Nusa Utara itu mempertanyakan nasib pembangunan SMA Negeri 1 Siau Barat yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan sejak dimulai pada 2018.

Ia menjelaskan, pembangunan gedung dua lantai tersebut terhenti karena anggaran yang tersedia saat itu hanya mencakup struktur bangunan, sehingga proyek tidak dapat dilanjutkan.

“Awalnya disampaikan bahwa pembangunan tidak selesai, ternyata anggarannya memang hanya untuk struktur bangunan dua lantai. Jadi pembangunannya berhenti sampai di situ,” ujarnya.

Vionita menambahkan, dua ruang kelas yang sebelumnya dibongkar untuk mendukung pembangunan tersebut hingga kini belum tergantikan karena proyek belum dilanjutkan.

“Sampai sekarang bagaimana kelanjutan pembangunan SMA Negeri 1 Siau Barat? Karena dua ruang kelas sudah dibongkar untuk pembangunan dua lantai, tetapi belum ada tindak lanjut hingga saat ini,” tandasnya.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Femmy J. Suluh, menjelaskan bahwa pemerintah sementara mempersiapkan program revitalisasi sekolah yang akan menyasar puluhan sekolah di Sulawesi Utara.

Ia menyebutkan, dalam laporan tahun 2026 terdapat sekitar 88 sekolah yang masih berstatus kandidat penerima bantuan revitalisasi.

“Untuk sekolah-sekolah yang akan mendapatkan revitalisasi nanti akan kami sampaikan. Tahun 2026 ada sekitar 88 sekolah yang masih berstatus kandidat. Setelah Bimtek, akan kami informasikan termasuk besaran anggaran tiap sekolah,” jelas Femmy.

Sementara itu, pada tahun 2025 sebanyak 91 sekolah di bawah keweìnangan Pemerintah Provinsi Sulut telah menerima bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai Rp140 miliar.

Femmy berharap program revitalisasi dapat menjangkau seluruh sekolah negeri maupun swasta dalam lima tahun ke depan. Untuk mendukung proses tersebut, pihaknya meminta seluruh kepala sekolah aktif memperbarui data dan dokumentasi kondisi sekolah melalui Dapodik.

“Karena itu, kami meminta para kepala sekolah untuk rutin memperbarui foto-foto kondisi sekolah di Dapodik, terutama terkait infrastruktur,” pungkasnya. (Jane)

• Fraksi Golkar Setuju Ranperda Penanggulangan Bencana Ditetapkan Jadi Perda
• Vionita Kuera Desak Solusi Pendidikan Kepulauan, Soroti Asrama Siswa hingga Sekolah Mangkrak