Pemkab Minsel Raih Opini WTP ke-8 Berturut-turut, ke-4 Kalinya Dibawah Kepemimpinan Bupati FDW

BOLMORA.COM, ADVERTORIAL – Berbagai upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Pemkab Minsel) dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Pun, dibawah kepimpinan bupati Franky Donny Wongkar (FDW), Pemkab Minsel kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023. Dengan raihan ini, maka tercatat Pemkab Minsel sudah kedelapan kali berturut-turut diganjar WTP oleh BPK RI.

Penyerahan LHP WTP dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Arief Fadillah, kepada Bupati Minsel Franky Donny Wongkar, bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, Manado, Rabu (8/5/2024).

Bupati Minsel Frangky Donny Wongkar, pada kesempatan itu mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang diraih. Kata dia, hasil yang diraih tidak terlepas dari kerja keras dan kolaborasi semua pihak, termasuk perangkat daerah, Sekda, kepala SKPD, dan semua yang terlibat dalam upaya memastikan keberhasilan.

“Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada teman-teman perangkat daerah yang telah berdedikasi maksimal, sehingga Kabupaten Minsel kembali mendapat opini WTP,” ucap Wongkar.

Wongkar menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut Arief Fadillah, beserta jajaran atas pelaksanaan audit yang dilakukan selama ini. Diharapkan hasil audit dapat memberikan motivasi bagi jajaran pemerintahan daerah. Agar ke depan dapat melaksanakan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik lagi sesuai undang undang yang berlaku.

“Saya juga berharap agar prestasi ini dapat bertahan pada tahun-tahun mendatang, tentunya dengan pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi di tahun 2024,” pungkasnya.

Menurut Wongkar, LHP dengan opini WTP yang diterima saat ini adalah amanat dari konstitusi, dan merupakan output dari proses pemeriksaan oleh tim BPK, yang dimulai dari bulan Februari hingga bulan April tahun 2024.

“Tentunya hasil yang kami terima adalah LHP yang pastinya akurat dan berdampak komperhensif bagi kehidupan masyarakat Kabupaten Minsel,” ujarnya.

Selanjutnya, terkait ketidakdisiplinan dan ketidaktaatan dalam pengelolaan keuangan yang menjadi temuan tIm BPK, Pemkab Minsel bertekad dan berkomitmen untuk segera menindaklanjuti dengan tepat sasaran dan tepat waktu sesuai undang-undang yang berlaku.

Adapun opini WTP yang diraih, merupakan prestasi Pemkab Minsel di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, dan untuk kali keempat sejak dilantik pada tahun 2021. Prestasi ini merupakan suatu bukti komitmen dan keseriusan Bupati Franky Donny Wongkar, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, menuju Kabupaten Minsel yang Maju, Berkepribadian dan Sejahtera.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sulut Arief Fadillah, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Minsel yang telah koperatif selama proses pemeriksaan, hingga diberikannya opini WTP.

Dijelaskan, pemeriksaan atas laporan keuangan adalah bagian dari tugas konstitusional BPK. Di mana, penyerahan LHP merupakan rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.

“Berdasarkan pasal 17 undang-undang Nomor: 15 tahun 2004 bahwa mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan kewenangannya. Nah, dalam pemeriksaan, diharapkan untuk dapat diwujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yaitu dengan mengelola dan menggunakan setiap satu rupiah uang negara untuk mensejahterakan rakyat,” papar Arief Fafidillah.

Hadir dalam kegiatan itu, Wali Kota Tomohon bersama jajaran, Plt. Ketua DPRD Kabupaten Minsel Stefanus Lumowa. Ketua DPRD Kota Tomohon, Sekda Kabupaten Minsel, Inspektur Daerah bersama jajaran, Kepala BPKAD bersama jajaran dan Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Minsel.

(Advetorial Diskominfo Minsel/Deki)