BOLMORA.COM, ADVERTORIAL — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) resmi menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2021.
Penyerahan LHP oleh Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Fransiscus Andi Silangen dan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, dilaksanakan melalui Rapat Paripurna Istimewa yang digelar DPRD Sulut, Jumat (13/5/2022).
Adapun Rapat Paripurna Istimewa yang digelar sekaligus dengan Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Sulut Tahun 2021 ini, dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiskus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, dan Billy Lombok, serta dihadiri juga oleh Wakil Gubernur Steven Kandow, Auditor Utama Keuangan VI Dorry Santosa, Kepala BPK RI Perwakilan Sulut Karyadi, Pj Sekretaris Provinsidan jajaran, unsur Forkopimda, Sekretaris Dewan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang, dalam sambutannya mengatakan, Pemrov Sulut kembali mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LHP tahun 2021.
“Predikat Opini WTP yang diraih saat ini merupakan kedelapan kali secara berturut turut, yang dapat dipertahankan sejak 2013 hingga tahun 2021,” ungkapnya.
Dikatakan, pengelolaan keuangan oleh Pemprov Sulut sudah dilakukan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah sesuai SAP berbasis akrual.
“Dengan demikian kami berikan opini WTP kepada Pemprov Sulut. Ini tentunya karena sinergi yang matang dari semua stakeholder yang terus memberikan arahan dan masukan kepada pemerintah Sulut,” terangnya.
Kendati demikian, BPK RI memberikan sejumlah catatan untuk Pemprov Sulut agar segera ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, memberikan apresiasi atas capaian opini WTP kedelapan kali yang diberikan BPK RI kepada Pemprov Sulut.
“Apresiasi dan terima kasih pada gubernur dan wakil gubernur untuk pencapaian yang hebat atas opini WTP. Ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras untuk wujudkan good government, yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Sulut,” ungkap Silangen, seraya menyampaikan terima kasih kepada BPK RI.
Dikatakannya, akuntabilitas dan disiplin penggunaan anggaran harus jadi komitmen bersama. Maka dari itu, BPK serahkan hasil laporan keuangan sekaligus ikhtisar hasil pemeriksaan.
“Ini merupakan wujud kerja sama dari BPK sebagai aparat pengawas yang bebas dan mandiri bersama DPRD sebagai pengemban fungsi pengawasan, juga yang diberi hak menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” terangnya.
Menurut Silangen, beberapa catatan tersebut diberi waktu oleh BPK selam 60 hari ke depan harus ditindaklanjuti. Salah satunya, mengenai pengoptimalan pemungutan retribusi pajak daerah yang dianggap masih kurang maksimal.
“Sebagai mitra fungsi pengawasan, DPRD akan terus melakukan pengawasan atas apa-apa yang sudah menjadi catatan BPK RI. Setelah LHP diterima, nanti catatan-catatan itu yang akan kami awasi untuk secepatnya ditindaklanjuti. Itu yang juga diserahkan tadi,” tuturnya.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey, ketika memberikan sambutan mengungkapkan, capaian WTP kedelapan kali berturut-turut ini akan terus menjadi pemicu untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Puji Tuhan Sulut mendapatkan WTP Delapan kali berturut-turut, ini prestasi bersama dan patut kita berbangga tapi bukan juga jadi titik kita untuk berhenti berusaha. Tetap semangat karena perjuangan Sulut maju dan sejahtera tak kenal kata menyerah,” tuturnya.
Gubernur periode kedua pilihan masyarakat Sulut ini mengajak seluruh komponen pembangunan untuk terus menjaga sinergitas sebagaimana telah terjalin, dan tetap bekerja bersama dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
“Atas nama Pemprov Sulut, saya menyampaikan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran BPK RI atas Penyerahan LHP LKPD dan IHPD Provinsi Tahun 2021. Hasil yang kita peroleh saat ini tentunya tak lepas dari kerja sama seluruh komponen pembangunan di daerah ini, termasuk sinergitas DPRD dan Pemprov Sulut, untuk mempercepat perwujudan visi 2021-2026, menuju Sulut maju dan sejahtera, sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia Pasifik,” pungkas gubernur.
Turut hadir dalam rapat paripurna, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, para wakil ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulut, Kepala Perwakilan BPKP, Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut, Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulut, Direktur Utama PT. Bank SulutGo, Staf Khusus dan Tim Ahli DPRD Provinsi Sulut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di Lingkup Pemprov Sulut.
(Advertorial/Gnm)
