Sekda Bolsel Pimpin Rapat Penyederhanaan Birokrasi

0
1
Sekda Bolsel Pimpin Rapat Penyederhanaan Birokrasi
Sekda Bolsel saat memimpin rapat
Advertisement

BOLMORA.COM, BOLSEL – Seketaris Daerah Marzanzius Arvan Ohy, selaku Pengarah Tim Kerja Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), memimpin langsung Rapat Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemkab Bolsel, yang berlangsung di ruang rapat sekda, kompleks perkantoran Panango, Rabu (5/5/2021).

Pada kesempata itu, Sekda menyampaikan bahwa, penyederhanaan birokrasi adalah pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, untuk kabupaten atau kota.

“Yang akan dialihkan dalam penyederhanaan birokrasi adalah jabatan pengawas eselon 4,” ujarnya.

Adapun penyederhanaan birokrasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Jabatan Pengawas sejumlah 321 jabatan. 
Disederhanakan: 205 jabatan  
Dipertahankan: 116 jabatan. 
Adapun jabatan yg tidak dialihkan adalah 
1. Jabatan pengawas di Sekretariat Dinas/Badan/Kantor/Setwan
2. Jabatan pengawas di Bagian PBJ
3. Jab. Pengawas di RSUD
4. Jab. Pengawas TU Kepegawaian dan Keuangan di Bagian Umum Setda
5. Jab. Pengawas di Kecamatan
6. Jab pengawas TU di Kesbang
7. Jab. KTU di UPTD Air Minum

“Sedangkan jabatan pengawas di luar dari jabatan dimaksud di atas yang ada di bidang-bidang dan bagian-bagian di Setda dan Setwan dialihkan ke fungsional, sesuai dengan jabatan fungsional teknis masing-masing,” ungkap Arvan. 

Ia juga mengatakan, nantinya jabatan yang kosong dan jabatan yang masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) wajib diisi terlebih dahulu dengan Pejabat definitif, dan untuk pengisiannya akan diajukan ke Mendagri, karena Bolsel masuk daerah yang melaksanakan Pilkada.

“Setelah semua jabatan pengawas yang kosong dan Plt diisi dengan pejabat definitif, barulah data identifikasi penyederhanaan birokrasi ini akan disampaikan ke Kemendagri, melalui Biro Organisasi Provinsi Sulut untuk diverifikasi,” jelasnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten Administrasi Umum Rikson Paputungan, yang juga selaku ketua tim kerja penyederhanaan birokrasi, Kaban BKPSDM Ahmadi Modeong, Inspektur Daerah Ridel Paputungan, Kabag Hukum Kadek Wijayanto, Kabag Organisasi Muh. Basri Sutrimo, serta jajaran tim kerja penyederhanaan birokrasi lainnya.

(Nanda)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here