BOLMORA.COM, BOLMONG – Meski telah memulai gebrakan pemerintahan dengan penganggaran yang transparan melalui sistem e-Planning dan e-Budgeting, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) yang dipimpin oleh Bupati Yasti Sopredjo Mokoagow, dan Wakil Bupati Yanny Ronni Tuuk, serta Sekda Tahlis Gallang, lagi-lagi mendapat opini Disclaimer atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulut, melalui penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018, Senin (27/5/2019).
Masalahnya seperti tahun sebelumnya, yakni ‘dosa lama’ atau aset pemerintahan terdahulu yang belum juga tuntas. Aset yang tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp86 Miliar, sementara aset tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induk sebesar Rp130-an Miliar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang ,tak menampik hal tersebut. Tahlis mengaku aset masih belum bisa terurai dari Bolmong, meski LKPD tahun anggaran 2018 Bolmong sudah cukup baik.
“Masalah Bolmong hanya pada aset. Aset kita amburadul. Makanya BPK RI sangat konsen terhadap audit aset,” ujar Tahlis, saat dihubungi.
Selain itu kata Tahlis, yang paling penting saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bolmong sangat lemah. Untuk itu ia menegaskan akan melakukan ‘cuci gudang’ atau evaluasi sekaligus pergantian menyeluruh untuk pejabat Bolmong.
“Sudah jelas bahwa kita lemah di SDM. Makanya setelah berbagai upaya kita lakukan sebelumnya dan tidak membuahkan hasil yang bagus, maka strategi kita ke depan adalah melakukan evaluasi menyeluruh kepada para pejabat,” tegasnya.
Menurut Tahlis, evaluasi nanti akan lebih mengutamakan tenaga profesional, yang punya semangat kerja yang baru, dan energik.
“Saya sendiri sudah mengantongi nama-nama birokrat muda yang handal untuk diusulkan ke pimpinan (Bupati). Mereka ini siap memberikan tenaga, pikiran dan terutama mengorbankan waktunya untuk kemajuan Bolmong,” jelas Tahlis.
Sementara itu, diketahui penerimaan LHP oleh BPK RI Perwakilan Sulut kepada Pemkab Bolmong atas LKPD Tahun Anggaran 2018 pada Senin (27/5/2019), masih seperti tahun 2017, yakni mendapat TMP atau Disclaimer.
(agung)
