BOLMORA, BOLMONG – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang menghadiri pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018, dalam rangka penyusunan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Senin (30/4), yang dilaksanakan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, yang didampingi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro itu, bertema ‘Pemerintahan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas’.
Kepala Bappenas Bambang mengatakan, RKP 2019 memperhatikan tiga hal. Yang pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga dan pusat serta daerah. Kedua, pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan, untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.
“Sedangkan ketiga adalah perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas, hingga detail rencana lokasi pembangunan. Keempat, penajaman integrasi sumber pendanaan,” urai Bambang.
Sementara itu, Sekda Tahlis Gallang mengungkapkan, tujuan penyelenggaraan Musrenbangnas yaitu, melakukan penyempurnaan rancangan akhir RKP 2019, melakukan penyerasian dan penyempurnaan rancangan Renja K/L 2019, melakukan penyerasian program, kegiatan, indikator serta lokasi kegiatan yang disusun oleh K/L dan pemerintah provinsi sesuai sasaran 5 PN, 9 pembangunan bidang, dan kaidah pelaksanaan, memperkuat koordinasi dan sinergi pembangunan melalui pembahasan detail kaidah pelaksanaan RKP 2019 yaitu kerangka pelayanan umum dan investasi, kerangka kelembagaan, kerangka regulasi dan kerangka evaluasi, dan menyediakan arahan bagi penyempurnaan rancangan akhir RKPD 2019.
“ Upaya penyempurnaan rencana pembangunan terus dilakukan. Apalagi, dalam penyusunan Musrenbang kita pakai e-Planning (Perencanaan berbasis elektronik). Sehingga indikator output dan outcam benar-benar terarah dan sesuai peruntukannya,” ujar Tahlis.
Terpisah, Kepala Bappeda Yarlis Hatam membenarkan hal itu. Kat dia, justru RKP Bolmong tahun 2019 tak ada kendala, karena dalam penyusunan Musrenbang telah menggunakan aplikasi e-Planning.
“Semua usulan melalui aspirasi warga telah dimasukkan ke aplikasi itu. Di mana, usulan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kita bawa ke Musrenbangnas,” sebutnya.
Ditambahkan, aplikasi e-Planning ini sesungguhnya untuk menjawab semua usulan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, provinsi maupun pemerintah pusat. Sebab, aplikasi ini langsung terintegrasi dengan Bappenas maupun KPK.
“Tidak ada masalah dengan Musrenbang RKP 2019 Pemkab Bolmong. Hanya saja, ada beberapa perubahan, seperti kembali mengintegrasi program pemerintah pusat ke Pemkab. Agar, anggaran yang disediakan dapat terealisasi. Agenda selanjutnya forum pembahasan bagi provinsi, yang akan digelar di Hotel Bidakara pada 9 Mei mendatang,” ungkap Yarlis.
Diketahui, kegiatan Musrenbangnas kali ini dihadiri sebanyak 516 kepala daerah dari kabupaten/kota.(agung)
