BOLMORA, SULUT – Agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka data angka kemiskinan di lapangan harus akurat. Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Sulut Steven O.E. Kandouw, saat membuka Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, di Hotel Aston Manado, Senin (8/5/2017) sore kemarin.
Menurutnya, suksesnya Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) yang dicanangkan sejak bulan Maret 2016 lalu, sangat ditentukan oleh keakuratan data masyarakat miskin di Sulut. Selain itu, keakuratan dan kevalidan data kemiskinan juga tergantung pada keberhasilan koordinasi antara Pemprov dengan Pemkab dan Pemkot se-Sulut.
“Penanganan kemiskinan harus terstruktur dan holistik. Koordinasi juga harus mantap agar penanganan kemiskinan di Sulut dapat berhasil,” kata Kandouw.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Sulut ini juga berharap kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota agar dapat mengikuti pemprov dengan memaksimalkan penggunaan APBD untuk menanggulangi kemiskinan.
“Semua kegiatan yang tertata di APBD diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan. Saya harapkan dapat diikuti kabupaten dan kota,” imbaunya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulut dr. Grace Punuh, mengharapkan adanya kesepakatan dalam pemutakhiran data kemiskinan yang dihasilkan dalam rakor tersebut.
“Diharapkan adanya rekomendasi kesepakatan sebagai bahan masukkan dalam rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan pemutakhiran data kemiskinan secara berjenjang,” imbuhnya.
Diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan angka kemiskinan di Sulut pada September 2016 berada pada posisi 8,20 persen. Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan September 2015 yang berada di posisi 8,98 persen atau mencapai 217.150 jiwa.
Penurunan jumlah masyarakat miskin tersebut seiring dengan aktualisasi program OD-SK yang dicanangkan sejak Maret 2016, yang difokuskan pada prinsip penerima manfaat by name by address dan peningkatan pembangunan di sektor pariwisata serta optimalisasi kinerja perangkat daerah.
Menariknya, rapat tersebut diselingi dengan pemberian bantuan rumah sederhana RS-RTLH, bantuan kartu asitensi lanjut usia terlantar kepada 950 lanjut usia (Lansia) senilai Rp200 ribu per bulan selama 10 bulan, dan bantuan operasional kepada Karang Taruna senilai Rp10 juta.
Adapun kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala BPS Sulut Mohamad Edy Mahmud, Plh. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Roy H. Mewoh, serta perwakilan dari dinas sosial dari kabupaten dan kota se-Sulut.(*/gnm)
