Ahok Diperiksa KPK Soal Catatan ‘Gila’ di Ranperda Reklamasi Teluk Jakarta

0
288
Advertisement

Ahok Diperiksa KPK Soal Catatan ‘Gila’ di Ranperda Reklamasi Teluk Jakarta

Bolmora – Hukrim

Lagi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Rabu (11/5/2016). Kali ini, Ahok mendatangi gedung KPK hanya kapasitas sebagai saksi terkait pdugaan suap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Reklamasi Teluk Jakarta. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahok sempat ditanya soal disposisi ‘gila’ yang tulisnya untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Ditemui sejumlah wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Ahok mengaku ditanyai kenapa sampai ditulis gila dalam disposisi Ranperda tersebut.

“Kalau gitu kan gila namanya, karena bisa saja menjurus ke tindak pindana korupsi (Tipidkor). Apalagi, KPK punya semua bukti,” kata Ahok.

Ahok juga diperiksa guna melengkapi berkas tiga tersangka dalam dugaan kasus suap Reklamasi Teluk Jakarta, yang melibatkan anggota DPRD DKI M. Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, dan anak buah Ariesman bernama Trinanda Prihantoro.

Menurut Ahok, hanya dia disuruh melengkapi berkas tiga tersangka. Sebab, pemberi suap dalam hal ini Ariesman hanya boleh ditahan 60 hari. Karena itu, berkasnya harus segera naik ke pengadilan. Sedangkan tersangka lainnya, M. Sanusi boleh ditahan selama 120 hari lebih terlambat.

“Nah, kemarin daripada saya bolak-balik, maka langsung diperiksa untuk tiga orang. Sedangkan yang namanya Trinanda, orangnya saya nggak kenal. Jadi, yang diperiksa yang M. Sanusi sama Ariesman, itu saja,” terangnya.

Diketahui, motif yang melatarbelakangi dugaan kasus suap dari pengembang PT Agung Podomoro Land ke anggota DPRD M. Sanusi, diduga berhubungan dengan pasal di Ranperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Usulan Ahok soal tambahan kontribusi bagi pengembang sebesar 15 persen diminta diganti oleh DPRD menjadi 5 persen.

Usulan pengurangan dari DPRD tersebut dibawa ke Ahok, dan direspon cukup keras dengan disposisi bertuliskan ‘Gila kalau seperti ini bisa pidana korupsi!’, ditambah dengan paraf Ahok tertanggal 8 Maret 2016. Selanjutnya, DPRD memberi alasan mengapa kontribusi hanya sebesar 5 persen. Pun, hal tersebut dibahas pada tanggal yang sama dengan disposisi Ahok. Kala itu, Ketua Balegda M. Taufik, dari Fraksi Gerindra menyampaikan usulan. Tambahan kontribusi adalah kontribusi yang didapat diawal, dengan mengkonversi dari kontribusi 5 persen yang akan diatur dengan perjanjian kerja sama antara gubernur dengan pengembang.(dtc/ady)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here