BOLMORA.COM, ADVERTORIAL – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020, yang dilaksanakan di Gedung Bagasraya Yadika, Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolmong, Senin (25/3/2019).
Musrenbang RKPD kali ini mengangkat tema ‘Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata Melalui Pemberdayaan Kelompok Usaha dan Ekonomi Kreatif’.
Dalam sambutannya, bupati menyambut baik, serta memberikan apresiasi atas pelaksanaan Musrenbang ini.
Menurutnya, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, mengamanatkan bahwa RKPD setiap tahunnya harus diselenggarakan, baik di tingkat pusat maupun daerah melalui wadah musyawarah perencanaan pembangunan di masing-masing tingkat pemerintahan. Mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat nasional, dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
“Musrenbang RKPD Kabupaten Bolmong Tahun 2020 yang terselenggara hari ini, mempunyai makna penting yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai masukkan terhadap penyempurnaan rancangan RKPD Bolmong Tahun 2020, yang memuat priorotas pebangunan daerah serta pagu pendanaan indikatif berdasarkan fungsi perangkat daerah,” terang Yasti.
Dia berpesan, sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan daerah, pada pasal 17 ayat 2 menyebutkan, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka tercapainya tujuan bernegara.
“Maka dari itu, saya ingatkan agar menaruh perhatian penuh, mengingat dokumen RKPD mempunyai kedudukan peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu secara formal menjadi landasan penyusunan kebijakan umum APBD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam menyusun rancangan APBD setiap tahunnya,” ungkap Yasti.
Dikatakan, secara operasional RKPD memuat arahan untuk peningkatan kinerja pelayanan masyarakat, yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah dalam melaksan tupoksi yang ditetapkan dalam Renja SKPD.
“Tak hanya itu, secara faktual menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat dokumen RKPD memuat tolak ukur kinerja kepala daerah,” paparnya.
Ditambahkan, pelaksanaan Musrenbang RKPD tahun 2020 ini harus berpedoman pada kaidah dan format yang telah ditetapkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
“Selain itu, pelaksanaan Musrenbang ini pun berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, serta selalu menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaranya,” ujarnya.
Kepala Bappeda Bolmong Yarlis Hatam, dalam laporannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD mengacu pada UU Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah, Peraruran Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,” ucap Yarlis dalam laporannya, di hadapan peserta Musrenbang RKPD.
Turut hadir dalam Musrenbang RKPD Tahun 2020 ini, Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang, para pimpinan SKPD, camat dan kepala desa se-Bolmong, serta unsur Forkopimda Bolmong, serta tamu undangan lainnya.
(advertorial/agung)
