BOLMORA, BOLMUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) berharap pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Tahun Anggaran (TA) 2018 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) harus menjadi acuan pada pembangunan tahun 2019 mendatang. Hal ini disampaikan Anggota Komisi III DPRD Bolmut Robby Lombogia, Rabu (28/3/2018).
“Untuk mendorong pembangunan yang diinginkan, baik itu Pemda dan DPRD, sinergitas atau peran dari masyarakat dianggap perlu dilakukan agar nantinya acuan pembangunan dapat dirasakan juga oleh masyarakat yang ada di enam kecamatan itu sendiri,” ujarnya.
Robby menjelaskan, untuk persoalan penganggaran, pihaknya akan terus melakukan pengawalan cukup atau tidaknya pelaksanaan pembangunan. Nantinya juga pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin pada tahap pembahasan.
“Masalah anggaran itu sudah tentu pasti ada, tapi tidak serta merta hasil di Musrenbang itu gugur begitu saja. Maka dari itu, DPRD berusaha semaksimal mungkin agar pembangunan yang telah diusulkan oleh masyarakat bisa terealisasi dengan kewenangan penganggaran yang ada di lembaga DPRD nantinya,” terangnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjungan (PDI-P) ini juga mengungkapkan bahwa perlu disadari, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu adalah milik rakyat, untuk digunakan membiayai program milik rakyat juga, sehingga pelaksanaannya harus bersinergi dengan program milik pemerintah daerah.
“Masyarakat perlu diberitahu kalau pembangunan tidak hanya disektor infrastruktur jalan dan jembatan. Namun, bisa dalam bentuk pemberdayaan menuju masyrakat yang mandiri dan sejahtera, seperti di bidang pendidikan, pertanian dan perkebunan dan sebagainya. Sehingga nantinya, segala usulan dari masyarakat bisa dipilah, mana yang prioritas dan belum prioritas,” urai Robby.(eko)
