BOLMORA, BOLMUT – Puluhan massa yang tergabung dalam Lembaga Suwadaya Masyarakat (LSM) Penjara, dan Pelajar Pemuda Indonesia Bolaang Mongondow Utara (PPMIBU) ramai-ramai melakukan demo di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Kamis (22/3-2018) siang.
Sambil membawa spanduk dan poster, satu persatu dari massa pendemo melakukan orasi di halaman Kejari, yang dijaga ketat oleh puluhan personel dari Polsek Urban Kaidipang. Dalam aksinya, mereka menuding pihak penegak hukum di lingkungan Korps Adyaksa tersebut ‘melempem’ dan banyak kasus yang ditangani mandek. Mereka meminta agar dugaan kasus Bimbingan Teknis (Bimtek) para sangadi dan perangkat desa, yang saat ini tengah diperiksa oleh pihak Kejaksaan untuk segera dinaikkan status hukumnya.
“Kami minta Kejaksaan untuk segera menaikkan status hukum dugaan kasus Bimtek sangadi dan BPD se-Bolmut, di Desa Ponggok, Kecamatan Pulon Harjo Kabupaten Klaten, yang telah menelan anggaran sekitar Rp2,3 Miliar. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum di daerah ini berkurang dengan terus melambatnya kasus ini,” ujar Rafiq Patingki, selaku kordinator lapangan dalam aksi demo tersebut.
Kejaksaan pun didesak untuk segera menuntaskan kasus tersebut, sebagai upaya kepastian hukum perjalanan dinas para sangadi ke Kabupaten Klaten tahun 2017 lalu.
Sementara itu, Kepala Kejari Bolmut, melalui Kasie Intel Roberto Sohilait, S.H., menegaskan, pihaknya tidak main-main dalam menangani kasus tersebut.
“Kita tidak main-main. Saat ini proses pemeriksaan terhadap para sangadi dan sekretaris desa, serta ketua BPD terus kami lakukan,” ucap Roberto.
Dia menegaskan, pihaknya juga telah melakukan pemanggilan terhadap instansi teknis terkait, untuk dilakukan pemeriksaan.
“Kita sementara menunggu instansi teknis terkait untuk diperiksa. Saat ini, kami terus melakukan pengumpulan data untuk membuktikan adanya indikasi tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut,” jelasnya.(eko)
