BOLMORA, BOLMONG – Pembayaran tagiahan listrik ke PLN, di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tiap tahunnya dibandrol Rp6 Miliar. Pasalnya, ada yang salah dengan tagihan dan pengelolaannya. Hal ini diungkapkan Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, saat melakukan audiens dengan masyarakat di Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Selasa (6/3).
Sebagai kepala daerah, Yasti menginginkan agar seluruh wilayah Kabupaten Bolmong jangan gelap.
“Sebagai bupati saya nanti akan bicara dengan pihak PLN. Daripada ibu bapak pakai tenaga surya, biayanya begitu besar. Dan, kalau bisa dipasang lampu jalan dari PLN,” ujar Yasti.
Dijelaskan, Solar Cell bisa digantikan dengan lampu jalan PLN. Itu lebih hemat, karena setiap tahunnya Pemkab Bolmong membayar biaya listrik kurang lebih Rp6 Miliar, tapi tampak tidak begitu banyak lampu jalan yang ada Bolmong.
“Rp6 Miliar tiap tahun kita bayar di PLN. Ada yang salah dengan tagihan dan pengelolaan ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan Kota Kotamobagu, yang menurut saya jumlah lampunya lebih banyak dari Kabupaten Bolmong. Padahal, jika dilihat dari luas wilayah, Bolmong lebih luas,” cetusnya.
Diakatakan, pembayaran listrik di Kota Kotamobagu menggunakan sistem prabayar, dan hematnya luar biasa. Nah, jika Pemkab Bolmong membayar Rp6 Miliar kepada PLN, itu tidak masalah. Asalkan semua desa terang benderang.
“Untuk itu, kita akan mengalihkan dengan sistem prabayar. Nanti minta tolong kita atur dan hitung berapa tiang di desa A dan B (tiap desa, red). Nanti saya yang akan bertandatangan dengan PLN. Dan saya akan menjamin itu, tapi nanti pakai Dandes,” imbuhnya.
Ditambahkan, jika menggunakan sistem prabayar, maka akan lebih murah daripada menggunakan Solar Cell. Sebab, untuk biaya Solar Cell sekira Rp16 juta, dan enam bulan kemudian sudah diganti, karena untuk pemeliharaannya.
“Kalau pakai Solar Cell risiko hilangnya batrei sangat besar. Nah, saya akan minimalis ini. Kita ingin berhemat,” pungkasnya.(agung)
