BOLMORA, BOLMUT – Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Drs. Hi. Depri Pontoh, menghadiri Workshop Pemantapan Pemeriksaan dan Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2016 yang dilaksanakan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Wilayah Timur.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari (29 – 30 Maret 2017), yang dipusatkan di Grand Clarion Hotel Makassar ini bertujuan memberikan pembekalan dan penyamaan presepsi atas pemeriksaan LKPD TA 2016 bagi pemerintah daerah di wilayah timur Indonesia.
Workshop dibuka oleh anggota VI BPK RI Bahrullah Akbar, dilanjutkan dengan pemaparan peran strategis BPK dalam mengawal pengelolaan keuangan termasuk jenis dan pola pemeriksaan beserta outputnya.
Dalam sambutannya, Bahrullah Akbar mengatakan, setiap saat BPK terus memberikan instrumen untuk peningkatan mutu pemeriksaan sesuai dengan ketentuan dan standar pengelolaan keuangan.
“BPK akan terus mendorong dan memberikan masukan agar daerah dapat melakukan perubahan menuju perbaikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Bupati Depri Pontoh, dalam kesempatan menghadiri wokshop tersebut memberikan atensi atas pelaksanaan kegiatan itu, dengan harapan dapat memberikan pemahaman atas pemeriksaan LKPD TA 2016.
“Kami benar-benar ingin mewujudkan pengelolaan keuangan yang taat asaz dan taat ketentuan, sehingga perwujudan pengelolaan keuangan yang diinginkan pemerintah daerah segera tercapai,” kata Depri.
Menurutnya sejauh ini, roadmap tata kelola keuangan daerah sudah berjalan baik. Dan jika kompleksitas masalah keuangan dapat ditekan seminim mungkin.
“Hal itu pastinya akan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sehingga masyarakat dapat merasakan kesejahteraan,” pungkas papa Adit sapaan Depri.
Hadir dalam workshop tersebut, anggota III BPK RI Eddy Mulyadi Soepardi, Ketua KPK RI Saut Situmorang, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani, para gunernur, bupati/walikota, kepala BPK perwakilan, Kepala Inspektorat, dan para Kepala BPKD se-Indonesia Timur.(**/gnm)
