BOLMORA, KOTAMOBAGU – Semakin dekatnya pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwako) 2018, tampaknya mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu segera mengambil langkah untuk menggelar pertemuan bersama dengan pihak-pihak terkait , dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang-Pol) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
Menurut anggota DPRD Kota Kotamobagu Nelson Paath, pertemuan yang digelar Senin (27/3/2017) di ruang Komisi I DPRD tersebut, membahas terkait persiapan penyelenggaraan, dan untuk menyatukan persepsi serta tukar pikiran pelaksanaan Pilwako 2018 mendatang.
“Selama ini kami hanya baca di media soal kesiapan KPU dan instansi lainnya, tapi belum pernah mendengar langsung secara detailnya, termasuk dari KesbangPol dan Disdukcapil. Maka lewat forum ini, mudah-mudahan semuanya bisa diketahui,” ujar Nelson.
KPU Kota Kotamobagu yang diharidi seluruh komisioner serta Sekretaris menjelaskan kesiapan lembaganya menyongsong pelaksanaan Pilkada Serentak 2018.
Menurut Ketua KPU Nayodo Koerniawan, pihaknya sudah menyusun RKA dan sudah disepakati oleh DPRD maupun Pemkot Kotamobagu.
“Sekitar bulan April atau Mei mendatang kami akan menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hanya saja regulasi tidak mengizinkan kami menggunakan dana hibah tersebut sampai ada tahapan Pilkada serentak 2018. Kami di-warning KPU RI,” ungkap Nayodo, yang diiyakan komisioner lainnya, Aditya Tegela, Iwan Manoppo, Nova Tamon, Asep Sabar serta Sekretaris KPU Frans Tuto Manoppo.
Dalam kesempatan tersebut, Iwan Manoppo sempat menjelaskan soal Rumah Pintar Pemilu (RPP), di mana Kota Kotamobagu menjadi pilot project nasional.
“Persiapannya sudah 40 persen. Tujuan RPP adalah untuk mensosialisasikan sarana pendidikan pemilih. Nantinya yang akan terlibat di RPP, selain pemilih pemula juga partai politik (Parpol),” urai Iwan.
Sementara Asep Sabar, komisioner yang menangani data pemilih menyoroti soal tingkat partisipasi politik masyarakat Kota Kotamobagu yang berubah-ubah.
“Partisipasi pemilih pada Pilwako 2013 lalu mencapai 83 persen. Karena itu, target kita di Pilwako 2018 mendatang bisa sama atau melebihi angka itu, yang penting jangan sampai malah turun, ” imbuhnya.
Asep juga mengharapkan keterlibatan Parpol untuk sama-sama mensosialisasikan pentingnya memilih dengan mengecek namanya di daftar pemilih.
“Selama ini Parpol hanya meminta dukungan dari konstituen, tapi tidak memperhatikan apakah mereka sudah terdaftar apa belum. Jadi, keterlibatan Parpol juga sangat penting untuk meningkatnya partisipasi politik,” pungkasnya.
Sebelumnya, KesbangPol dan Disdukcapil menyatakan kesiapannya membantu KPU dalam menyelenggarakan Pilwako, termasuk kebutuhan data pemilih.
“Selama ini kami sudah intensif berkoordinasi dengan KPU, terkait data pemilih,” tegas Kadis Dukcapil Virginia Olii.
Virginia juga menjelaskan proses perekaman penduduk yang dilaksanakannya selama ini.
“Kami tidak menunggu bola di kantor, tapi turun langsung ke desa maupun kelurahan, termasuk melayani warga yang tidak mampu atau disabilitas,” jelasnya.
Hanya saja problemnya, blangko e-KTP untuk sementara masih kosong.
“Namun demikian, bagi mereka yang sudah melakukan perekaman tapi belum bisa mengisi blangko, kami memberikan surat keterangan bahwa yang bersangkutan sudah melakukan perekaman,” kata Virginia.(me2t)
