DaerahMinahasa Raya

Apel Gelar Pasukan OKK Polres Minsel di Hadiri Bupati Minsel

Tertib berlalu lintas merupakan perilaku yang harus di patuhi oleh seluruh masyarakat Minsel

Photo of Editor Editor10 Februari, 2025
0 10 1 minute read

bolmora.com.                                        MINSEL. Bupati Minahasa Selatan. Franky Donny Wongkar, SH.,  Senin, 10 Februari 2025 Menghadiri Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Kewilayahan (OKK)  “Keselamatan Samrat-2025” Polres Minahasa Selatan, yang di pimpin langsung oleh Kapolres Minahasa Selatan. AKBP David Candra Babega, SIK, MH, bertempat di Lapangan Mapolres Minahasa Selatan.

Apel Gelar Pasukan yang di laksanakan Polres Minahasa Selatan tersebut merupakan tanda dimulainya operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi “Keselamatan Samrat tahun 2025” di wilayah Hukum Polres Minahasa Selatan dengan Mengusung Tema,  ” Tertib berlalu lintas guna terwujudnya Asta Cita”, yang akan di laksanakan selama 14 hari terhitung sejak hari ini Senin, 10 Februari 2025  hingga tanggal 23 Februari 2025.

Operasi Kepolisian Kewilayahan dengan sandi  “Keselamatan Samrat tahun 2025”  ini lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan pembinaan dan penyuluhan tentang peraturan lalu lintas dengan tujuan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Minahasa Selatan.

Turut hadir Forkopimda Kabupaten Minahasa Selatan : Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Selatan. Stefanus D. N. Lumowa, SE.,  Kajari MInahasa Selatan . La Ode Muhammad Nusrim, SH., MH., Ketua Pengadilan Negeri Amurang. Junita Beatrix Ma’i, SH., MH., Dandim 1302 Minahasa yang diwakili Perwira Penghubung. Mayor Infantri Rekom Mulyadi: dan Jajaran Polres Minahasa Selatan.

Bupati Minahasa Selatan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kominfo dan perutusan Sat Pol PP.

Tags
Photo of Editor Editor10 Februari, 2025
0 10 1 minute read
Photo of Editor

Editor

Berita yang masuk dari semua Biro akan di Edit terlebih dahulu oleh Tim Editor Media Bolmora.com kemudian di publish.

Berita Terkait

Bolmora.com Selasa 20 Pebruari 2024. Minahasa selatan Berdasar pada amanat undang undang pemerintah kabupaten Minahasa selatan menyampaikan finalisasi tindak lanjut hasil analisa dari kementrian dan pemerintah propinsi Sulawesi Utara mengenai rancangan perda pajak dan retribusi daerah kabupaten Minahasa selatan tahun 2024 kepada DPRD. Hasil evaluasi dimaksud antara lain adalah dari kementrian keuangan RI dengan surat nomor S -265/PK/PK.5/2023 tanggal 2 Desember 2023, Kementrian dalam negri surat nomor 900.1.13.1/21043/ keuda tanggal 21 Desember 2023 dan dari gubernur Sulawesi Utara dengan keputusan nomor 557 tahun 2023 tanggal 22 Desember 2023. Adapun esensi dari rancangan perda ini antara lain, jenis pajak dan retribusi dan wajib retribusi,objek pajak dan retribusi,dasar pengguna pajak,tingkat pengguna jasa retribusi serta tarif pajak dan retribusi. Sesuai amanat undang undang nomor 1 tahun 2022 bahwa terdapat rasionalisasi jenis retribusi daerah kabupaten Minahasa selatan yang ditujukan untuk kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan menciptakan ekosistim iklim usaha yang kondusif, meliputi: 1. Retribusi jasa umum dari 12 jenis pelayanan pada Perda kabupaten Minsel nomor 5 tahun 2022. Pada rancangan perda yang baru, hanya 4 jenis pelayanan yang di kenakan retribusi,dan sisanya di hapus yaitu : biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran,biaya cetak ,penyediaan/ penyedotan kakus,pelayanan tera/ tera ulang, biaya pelayanan pendidikan dan pengendalian menara telekomunikasi. 2. Retribusi perizinan tertentu dari 5 jenis pelayanan izin pada Perda kabupaten Minahasa Selatan no 6 tahun 2012. Pada pelayanan perda yang baru, hanya 2 jenis pelayanan izin yang dikenakan retribusi,sementara yang lain dihapus. Yaitu ijin tempat penjualan minuman beralkohol, ijin tempat, ijin usaha perikanan dan ijin gangguan. Daerah tidak dapat membeli jenis pelayanan/ objek retribusi sebab bertentangan dengan pasal 88 ayat (8) UU no 1 tahun 2022 yang berbunyi " penambahan jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (8) dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan pemerintah" jadi tidak dapat ditambahkan dalam perda. Kegiatan pelayanan maupun perizinan yang sebelumnya dikenakan retribusi,kemudian sekarang dihapus oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan amanat aturan tidak berarti bahwa pemerintah kabupaten tidak akan melakukan pelayanan terhadap usaha atau jenis pelayanan tersebut, melainkan pemerintah kabupaten tetap memberikan pelayanan ataupun perizinan tanpa pungutan kepada masyarakat karena merupakan suatu kewajiban pemerintah kabupaten untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan termasuk, memberikan perizinan bagi penampungan cap tikus tidak lagi dikenakan biaya/ retribusi. Dan izin dimaksud akan diberikan melalui Dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu ( PTSP ). Semua ini membuktikan keseriusan pemerintah Minahasa selatan sangat serius memperhatikan kesejahteraan rakyatnya melalui peraturan daerah ini yang pro rakyat. Melalui Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu yang sebelumnya berbayar , maka sejak diberlakukan perda nantinya akan gratis alias tidak berbayar. Rapat penyampaian tindak lanjut evaluasi rancangan perda ini di akhiri dengan penanda tanganan berita acara sebagai syarat finalisasi rancangan perda untuk memperoleh nomor register dari gubernur Sulut.hal ini disampaikan oleh kepala Bappeda kabupaten Minahasa selatan Melky Manus SSTP. Sumber Deki L.

Pemkab Minsel dan DPRD bahas evaluasi rancangan perda pajak dan retribusi

21 Februari, 2024

Kapolres Minsel Jadi Inspektur Upacara Penurunan Bendera Pusaka

17 Agustus, 2024

SAKIP Kabupaten Minsel Mengalami Kenaikan yang signifikan

22 September, 2024

FDW Hadiri Safari Natal Pemkab Minsel Di Kecamatan Ranoyapo

12 Desember, 2024

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button