BOLMORA.COM, BOLMONG – Keterbatasan ekonomi saat ini masih menjadi hantu bagi dunia pendidikan. Anak-anak yang tinggal di pedalaman saat ini terus berjuang melawan kebodohan. Semangat mereka tak pernah padam, meski bertahun-tahun duduk di atas bangku usang. Mungkin inilah kata-kata yang menggambarkan kondisi untuk siswa SMP Negeri 14 Dumoga.
Status menumpang di kantor desa dengan bangunan yang sudah termakan usia, tak menyurutkan semangat proses belajar mengajar puluhan siswa SMP Negeri 14 Dumoga. Sekolah yang mulai beroperasi sejak bulan Juni 2017 ini terletak di Desa Tapadaka Utara, Kecamatan Dumoga Tenggara.
Kepala sekolah SMP Negeri 14 Dumoga Sri Suharni megungkapkan, awalnya karena keprihatinan melihat anak-anak yang putus sekolah, karena alasan ekonomi dan jauhnya jarak menempuh pendidikan, akhirnya sekolah ini dibentuk.
“Dulu hanya sekedar kumpul-kumpul yang penting anak-anak desa setempat tidak putus sekolah, setelahnya sangadi (kepala desa) meminjamkan tempat untuk dijadikan sebagai proses belajar mengajar murid kelas VIII di kantor desa, dan murid kelas VII di sebuah ruang SD Tapadaka Utara pada pada bulan Juni 2017 lalu,” terangnya.
Lanjut dia, pemerintah desa bersama orang tua murid kemudian melakukan kerja bakti, membersihkan kantor desa dan mengadakan meja dan kursi seadanya agar proses belajar mengajar dimulai. Bahkan, biaya operasional awal berdirinya sekolah hingga pengadaan seragam, berasal dari uang pribadi kepala sekolah. Hingga saat ini ada sembilan orang tenaga sukarela yang mengajar.
“Tenaga pengajar semua sukarela. Mereka punya semangat yang sama dengan kita, untuk menghindari anak putus sekolah. Dengan hadirnya sekolah ini, sebagian besar anak-anak putus sekolah akhirnya mau sekolah lagi karena ada SMP yang dekat,” kata Sri.
Usaha Sri Suharni agar sekolahnya berubah status menjadi sekolah negeri pun berbuah manis. Pemkab Bolmong merespon perjuangan Suharni. Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, langsung mengeluarkan izin operasional pada 6 Agustus 2018. Tak hanya itu, SMP Negeri 14 Dumoga juga langsung menerima Sertifikat Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) pada bulan yang sama.
“Kami tahu ibu bupati sangat peduli dengan pendidikan, makanya semua dokumen kami lengkapi untuk menjadi status sekolah negeri. Kami juga sudah mengusulkan pembangunan sekolah ini melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) desa hingga kecamatan,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Bolmong Renti Mokoginta mengatakan, pembangunan gedung sekolah baru sudah diusulkan, karena pihak sekolah juga sudah melampirkan akta hibah atas tanah yang akan dibangun sekolah.
“Ini salah satu usaha untuk minimalisir anak putus sekolah. Apalagi, para muridnya berasal dari keluarga yang kurang mampu,” sebut Renti.
Sementara itu, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar Diknas Abdul Rivai Mokoagow mengatakan, pemkab mengusulkan anggaran pembuatan Ruang Kelas Baru (RKB) melalui Dana Alokasi Khuhus (DAK) di kementrian.
“Sudah diusulkan tahun lalu melalui DAK. Kalau dirupiahkan sekitar Rp 500 juta lebih. Kami tinggal menunggu realisasinya,” pungkasnya.
(agung)
