BOLMORA, KOTAMOBAGU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu menyoroti kinerja beberapa pendamping desa yang akhir-akhir ini dinilai belum maksimal.
“Ada beberapa alasan. Di mana, pendamping desa yang mempunyai kewenangan belum mengetahui bagaimana cara pengelolaan dana di setiap desa,” ujar anggota DPRD Jusran Deby Mokolanut.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengatakan, hal tersebut dikarenakan beberapa sangadi tidak memberikan ruang kepada pendamping desa untuk mengetahui hal tersebut.
“Belum lama ini, saya melakukan koordinasi dengan Kementerian Desa terkait bagaimana kewenangan pendamping desa. Apakah boleh mengontrol pengelolaan keuangan di desa atau tidak,” ungkapnya.
Guna menindak lanjuti hasil koordinasi tersebut lanjut Jusran, maka dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pendamping desa di Kota Kotamobagu.
“Bulan depan kita akan turun ke desa-desa untuk melakukan hal itu, karena secara moral politik kami berasal dari PKB, dan saat ini menterinya juga berasal dari PKB,” cetus Eby sapaan akrabnya.(me2t)
