BOLMORA.COM, SULUT – Politeknik Negeri Manado (Polimdo) bersama Politeknik Nusa Utara, dan Akademi Komunitas Mapanawang Manado sejak 17 hingga 19 Januari 2024 melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pengumpulan Data dan Analisis Data Ketenagakerjaan Vokasi Di Sulut Pendekatan (STEEPV) di Hotel Sentra di Kabupaten Minahasa Utara.
Pun, pada hari ketiga terkait pendekatan dari dimensi politik menghadirkan dua narasumber yaitu anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Inggried J.N.N. Sondakh, SE MSi, dan Dr. Drs. Novie Pioh, MSi selaku Dekan Fisipol Unsrat Manado.
Adapun disampaikan Inggried Sondakh pentingnya kebijakan politik dalam menentukan arah dari kebijakan anggaran yang diperlukan.
“Kebijakan politik itu sangat menentukan arah kebijakan bahkan prioritas-prioritas anggaran, yang nantinya ini menjadi anggaran resmi yang diturunkan di setiap instansi, sehingga penggunaan anggaran ini bisa dirasakan oleh banyak orang, dan itu semua diolah di lembaga politik, dan khusus untuk anggaran pendidikan sesuai UU minimal 20 persen”, ujar Sondakh.
Sentil penyerapan tenaga kerja untuk bidang vokasi ungkap Sondakh bahwa anggaran yang dialokasikan ke Dinas Tenaga Kerja masih minim.
“Sempat saya hubungi Kadisnaker Sulut, beliau mengakui memang anggaran yang di alokasikan sangat terbatas baik itu lewat APBD maupun APBN, oleh karena itu beberapa tahun belakangan ini Pemprov mengambil kebijakan dengan mengadakan MoU bersama pemerintah Jepang khusus untuk tenaga kerja non skill, itu khusus untuk SMK, akan tetapi ternyata ada juga lulusan Politeknik yang ikut serta. Menindaklanjuti hal ini maka Pemprov telah mengajukan penambahan anggaran khusus untuk BLK”, ungkap legislator DPRD Sulut ini.
Menanggapi hal tersebut Koordinator Humas Polimdo, Stevie Kaligis, SE, MM, Ak, CA, melihat kebijakan pemerintah yang mendorong untuk bekerja di luar negeri itu bisa saja untuk menurunkan tingkat pengangguran, sementara itu di Sulut sendiri banyak orang luar yang datang bekerja.
“Mengapa kemudian pemerintah mendorong bekerja di luar negeri, kami menduga ini untuk menurunkan tingkat pengangguran karena ini juga didorong untuk mencapai target, sementara itu kami menemukan di Sulut banyak tenaga kerja yang datang dari luar sehingga banyak tenaga kerja kita sulit diserap di daerah sendiri, dan ini bisa menjadi sisi politik yang bisa kita potret”, sebut Kaligis.
Sementara itu Novie Pioh menjelaskan pentingnya relasi politik dalam suatu instansi.
“Intinya politik itu bagaimana kita membangun relasi dengan pemerintah, dunia usaha, kenapa harus dunia usaha agar supay pendidikan vokasi ini bisa terekrut, kemudian juga dengan pemerintah terutama para top leadernya maka semua akan mengalir, sebaliknya bila kita tidak punya hubungan baik maka tentunya akan sulit” jelas Pioh.
Dari hasil diskusi ini pun, maka para narasumber sepakat untuk mengangkat 5 indikator untuk bisa dijadikan kajian bagi pihak Polimdo yakni Kultur politik yang santun dengan semangat persaudaraan, Keteraturan politik, Kebijakan pengembangan destinasi super prioritas KEK Likupang dan Bitung., Perubahan UU Politik/pemilu, dan Kestabilan politik
(*/Jane)
