Pemprov Sulut Peringkat Satu se-Indonesia Penilaian Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan III Tahun 2022 oleh KPK

0
Pemprov Sulut Peringkat Satu se-Indonesia Penilaian Program Pengendalian Gratifikasi Triwulan III Tahun 2022 oleh KPK
KPK RI Tetapkan Pemprov Sulut Peringkat Satu Program Pemgendalian Gratifikasi
Advertisement

BOLMORA.COM, SULUT – Berdasarkan penilaian dan hasil monitoring serta evaluasi implementasi PPG oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditujukan kepada pemerintah daerah, BUMN, dan Lembaga Negara untuk triwulan III tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) berhasil meraih nilai penuh, yakni 100 dan berada di peringkat kesatu se-Indonesia untuk kategori pemerintah daerah.

“Puji Tuhan, untuk kategori pemerintah daerah, Privinsi Sulut memperoleh nilai 100 dan berada di urutan kesatu pada triwulan III tahun 2022,” ungkap Inspektur Daerah Provinsi Sulut Meiki Onibala kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).

Menurutnya, Program Pengendalian Gratifikasi merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan korupsi dengan menciptakan suatu lingkungan dan sistem yang mampu mencegah terjadinya penerimaan gratifikasi ilegal, serta menumbuhkan budaya anti gratifikasi.

“Ada enam unsur yang menjadi penilaian Program Pengendalian Gratifikasi,” ujar Onibala.

Adapun enam unsur dimksud adalah sebagai berikut:

1. Diseminasi Internal

2. Diseminasi Eksternal 

3. Identifikasi Risiko Gratifikasi

4. Mitigasi Risiko, 

5. Inovasi pengendalian Gratifikasi 

6. Penanganan Pelaporan Gratifikasi

Dari enam unsur yang dinilai tersebut, terdapat tiga unsur di mana Pemprov Sulut memperoleh nilai 100 yaitu : 

1. Diseminasi Eksternal: Telah dilakukan sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada masyarakat wajib pajak di UPTD Bapenda yg ada di Kabupaten/kota (SAMSAT). Sosialisasi dilakukan pada saat masyarakat sedang antri membayar pajak.

2. Identifikasi Risiko: Inspektorat telah melakukan Identifikasi Risiko Gratifikasi terhadap program/kegiatan.  

3 Perangkat daerah yang melakukan pelayanan publik yaitu, Dinas Penanaman Modal & PTSP, Dinas Pendidikan dan Badan Pendapatan Daerah. Identifikasi dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) bersama pejabat struktural di PD masing-masing.

Sementra, untuk unsur penilaian lain yang masih di bawah 100 yaitu, 

1. Diseminasi Internal (poin 75) dikarenakan pegawai yang mengikuti e-learning terkait Gratifikasi masih sedikit

2. Mitigasi risiko (poin 80) dikarenakan terdapat penurunan level risiko tapi bukti pendukung belum ada

3. Inovasi (poin 70) dikarenakan Inovasi yang dilakukan UPG Pemprov Sulut belum sesuai dengan permasalahan yang ada di hasil identifikasi risiko.

Editor: Gun Mondo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here