Wali Kota dan Ketua DPRD Kotamobagu Ikuti Raker Virtual Bersama Mendagri

0
278
Wali Kota dan Ketua DPRD Kotamobagu Ikuti Raker Virtual Bersama Mendagri
Wali Kota, Ir. Hj. Tatong Bara, Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalah dan Sekda Dande Dodo MT saat mengikuti raker virtual bersama Mendagri. Senin (24/1/2022)
Advertisement

BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu, Ir. Hj. Tatong Bara, mengikuti Rapat Kerja (Raker) secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 24 Januari 2022.

Raker secara virtual ini dilaksanakan di aula Rumah Dinas Wali Kota, dan turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu Ir. Sande Dodo, MT.

Adapun rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam rangka Evaluasi Program Strategis Pemerintah Daerah se-Indonesia. Selain Mendagri, rapat juga dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan Kepala LKPP Azwar Anas, dan juga diikuti oleh para Kepala Daerah, Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Dalam raker tersebut, Mendagri mengingatkan bahwa tindak pidana korupsi memang harus ditekan seminimal mungkin dan ini penting untuk kehormatan bangsa untuk membuat pemasukan negara serta pendapatan asli daerah akan meningkat.

“Saya sangat yakin sudah banyak sekali Kepala-kepala Daerah yang telah berprestasi melaksanakan kinerja dengan sangat baik. Namun apapun juga masalah-masalah hukum yang ditangani penegak hukum melalui khusus KPK ini, akan berdampak kepada kepercayaan publik pada sistem pemerintahan karena sistem pemerintahan ini adalah punggung esistensi runningnya administrasi pemerintahan, administrasi kenegaraan,” kata Tito dikutip dari pojoksatu.id.

Dalam kesempatan itu, Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan bahwa tujuan dan tugas kepala daerah menjamin stabilitas politik dan keamanan karena tidak akan pernah program-program pemerintah terwujud tanpa stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.

“Peran kepala daerah juga harus menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan bencana alam maupun non alam,” kara Firli.

“Setidaknya ada empat persoalan kebangsaan yang selalu saja ada, yang pertama terkait dengan bencana alam dan non alam, yang kedua merebaknya persoalan – persoalan narkotika, yang ketiga terorisme dan radikalisme dan yang terakhir masalah korupsi,” ungkap Firli.

(***)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here