BOLMORA.COM, BOLMUT — Penyelenggara atau Instansi terkait diminta untuk selektif dalam memilih kontraktor yang berkualifikasi. Sebab, selama proses tender proyek bisa saja terjadi praktik konspirasi penyuapan atau penggelembungan harga, serta indikasi lain sebagainya.
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Bolmut Moh. Reza Wisnu Wardhana, S.H, M.Hum, melalui Kepala Seksie (Kasie) Intelijen, Bayu, SH, kepada awak media Bolmora.com, Rabu (06/01/2021).
“Ada beberapa praktik yang dapat memicu tindak pidana dalam pengadaan barang dan jasa antara lain penyuapan, memecah atau menggabung paket, penggelembungan harga, mengurangi kualitas dan kuantitas barang dan jasa, penunjukan langsung, kolusi antara penyedia dan pengelola pengadaan barang dan jasa.” ungkap Bayu.
Untuk mengantisipasi berbagai resiko pengadaan barang dan jasa tersebut, dapat dilakukan antara lain dengan menghindari resiko, yaitu dengan mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa yang tepat. Memindahkan resiko kepada pihak lain yaitu dengan meminta penjelasan tertulis untuk permasalahan-permasalahan yang tidak jelas, atau dengan mengurangi resiko yaitu dengan melibatkan tenaga ahli sebagai penerima barang.
Selain itu, kata Bayu, dapat juga melibatkan konsultan hukum dalam merancang kontrak, memperkuat sistem pengawasan internal dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat yang diberikan kewenangan yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
“Alangkah baiknya kontraktor yang terindikasi bermasalah, terlebih dari kualitas pekerjaan dan waktu pekerjaan yang tidak sesuai kontrak kerja agar diperhatikan dan bila perlu ditindak tegas oleh PPK.” imbau Bayu.
Ia menambahkan, di tahun-tahun sebelumnya bisa dijadikan indikator penilaian oleh Pemkab Bolmut terhadap pihak ke 3 yang tidak memenuhi ekspektasi agar di tahun 2021 ini bisa lebih baik dan meminimalisir kerugian daerah.
“Kontraktor yang sering molor waktu pekerjaan dan kualitas pekerjaannya tidak sesuai kontrak kerja di black list saja,” tegas Bayu.
(Awall)
