BOLMORA.COM, BOLMONG – Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sepakat membentengi daerah Bolmong dari konflik sosial yang bernuansa SARA. Hal tersebut mencuat dalam kegiatan Focus Group DFiscussion (FGD) “Bakudapa ormas dalam rangka mengantisipasi konflik sosial di Kabupaten Bolmong, Rabu (30/1/2020) siang di Kedai Nafisa Lolak.
Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga Pemantau Kinerja Pelayanan Publik (LPK2P) Bolmong.
Hadir Asisten 1 Pemkab Bolmong Deker Rompas mewakili pemerintah, perwakilan ormas, LSM serta pers.
Dalam materinya Rompas membeber sejumlah hal yang jadi penyebab maraknya tarkam di Bolmong.
“Adanya dendam lama, pemilihan kepala desa, miras, lahan, penganiayaan dan konvoi iring iringan jenazah yang menggunakan knalpot racing sehingga melebar pada kelompok tertentu untuk melakukan aksi tawuran,” kata dia.
Dikatakannya, Pemkab menempuh sejumlah upaya untuk meredam konflik. Salah satunya memfungsikan intelijen daerah. Usman Laheta dari pers menengarai konflik disebabkan penyebaran hoax di medsos. Dirinya juga menyoroti krisis kebudayaan di kalangan kaum muda.
“Pemerintah juga harus ikut berpartisipasi tidak hanya dalam penanganan konflik, tetapi dalam hal peningkatan literasi di masyarakat agar masyarakat lebih cerdas dalam mencerna informasi serta tidak terprovokasi dengan informasi yang belum jelas kebenarannya,” katanya.
Zainal Mooduto tokoh masyarakat menakutkan masuknya investasi di Bolmong akan memicu konflik. Untuk itu ia meminta pemerintah dapat membuat kajian terlebih dahulu.
“Jangan seenaknya memasukan investasi tanpa ada kajian,” kata dia.
Karena konflik umumnya muncul dari kaum muda, ia meminta agar dana desa bisa mengganggarkan pemberdayaan kaum muda.
Sementara itu Gusman Laheta perwakilan dari pewarta dalam penyampaiannya mengatakan terjadinya konflik lebih banyak dikarenakan adanya miskomunikasi serta maraknya penyebaran hoax di media sosial.
“Masyarakat yang berkonflik cenderung mudah termakan berita atau info yang belum tentu valid kebenarannya serta tidak mengkroscek kembali fakta di lapangan,” katanya.
Dikatakannya, saat ini warga Bolaang Mongondow terutama kalangan pemuda, sudah jarang lagi menerapkan nilai nilai adat dan kebudayaan dalam kehidupan sehari hari sehingga konflik sangat mudah terjadi, walaupun karena masalah sepele yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama dan musyawarah.
“Pemerintah juga harus ikut berpartisipasi tidak hanya dalam penanganan konflik, tetapi dalam hal peningkatan literasi di masyarakat agar masyarakat lebih cerdas dalam mencerna informasi serta tidak terprovokasi dengan informasi yang belum jelas kebenarannya,” ucapnya.
(Agung)
