BOLMORA.COM, BOLMUT – Terkait tudingan oleh sejumlah pihak bahwa diduga menjadi penyebab banjir yang dilamatkan kepada PT Huma Sulut Lestari, selaku perusahaan yang mengatongi izin Hak Pengolahan Hutan (HPH) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) dan Kementrian Kehutanan Republik Indonesia, dinilai tidak mendasar. Hal ini disampaikan oleh General Manager PT Huma Sulut Lestari Suparno, saat ditemui awak media BOLMORA.COM di ruang kerjanya, Sabtu (26/1/10).
Menurutnya, faktor cuaca bukan hanya menyebabkan bencana banjir, melainkan berakibat pada turunnya operasional pihak perusahaan. Tercacat, dari tahun 2016, 2017 dan tahun 2018, pihaknya sudah jarang melakukan aktivitas penebangan pohon.
“Menyangkut spesifikasi, kami memiliki izin penebangan dengan diameter 50 meter ke atas. Selanjutnya, wilayah kerja kami yaitu 26.000 hektare, dan selalu dalam pantauan Dinas Kehutanan Provinsi, sekaligus kami rutin memberikan laporan kegiatan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bolmut, dua kali setahun,” jelasnya.
Memang, setiap memasuki musim penghujan dan ketika terjadi banjir, HPH selalu dikambinghitamkan. Padahal, kami hanya menebang pohon sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Coba diteliti lagi, mungkin saja ada pembalakan liar yang marak terjadi dan tidak terdata serta tidak memiliki izin resmi. Kami dari PT Huma Sulut Lestari yang mengantongi izin, tetapi begitu banyak jenis kayu yang beredar dipasaran, dan berasal dari hutan Kabupaten Bolmut,” imbuhnya.
Lanjutnya, di wilayah kerja HPH untuk penebangan pohonnya berjarak minimal 100 meter dari pohon yang sudah ditebang, bahkan bisa lebih jauh lagi tergantung dari jenis pohon sesuai spesifikasi atau tebang pilih.
“Areal penebangan juga tak luput dari perawatan, berupa penanaman pohon kembali. Dan tentu untuk desa binaan, kami sementara ini fokus pada dua desa yaitu Desa Bunong dan Desa Mome. Kemungkinan akan terus bertambah,” pungkas Suparno.
(awall)
