BOLMORA.COM, BOLMONG – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) telah menyiapkan program Peningkatan Kapasaitas (Pelebaran) jalan Dumoga-Mopuya, dengan anggaran Rp5 miliar.
Tak hanya itu, pemerintah juga telah menyediakan program pemeliharan rutin jalan Mopuya-Tumokang, dengan pagu anggaran Rp195 juta.
Menurut Kepala Dinas PUPR Bolmong Channy Wayong, program pembangunan itu bisa dicek di Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
“Sudah bisa dilihat di RUP, untuk dua kegiatan itu. Jadi, ada peningkatan kapasaitas (pelebaran) jalan Dumoga-Mopuya, dan pemeliharan rutin jalan Mopuya-Tumokang,” ungkap Channy.
Sementara itu, Kasubag Pelelangan Harianto Tawil mengatakan, kedua kegiatan itu sudah selesai mengimputan RUP pada aplikasi SIRUP. Menurutnya, dinas terkait tinggal menyiapkan dokumen perencanaan, seperti gambar, spec, HPS, draf kontrak, kerangka acuan kerja. Setelah semua itu sudah siap, kata dia, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat paket dalam sistem pengadaan secara elektronik yang tersedia dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Bolmong.
“Setelah itu, dokumen perencanaan diserahkan ke bagian layanan pengadaan Setda Bolmong, untuk dilakukan proses tender dan pemilihan penyedia,” ucap Tawil.
Dikatakan, paket-paket yang akan ditender melalui bagian layanan pengadaan barang dan jasa, yaitu paket data konsultasi dengan nilai di atas 100 juta dan paket pengadaan barang dan jasa lainnya serta jasa konstruksi dengan nilai di atas 200 juta.
“Untuk paket pekerjaan itu dilaksanakan oleh pejabat pengadaan OPD masing-masing. Kalau di atas 200 juta, dilaksanakan oleh pokja pemilihan pada bagian layanan pengadaan Setda Bolmong,” jelasnya.
Ditambahkan, kedua kegiatan dari Dinas PUPR yang sudah selesai pada proses pengimputan RUP di aplikasi SIRUP, yakni peningkatan kapasaitas (pelebaran) jalan Dumoga-Mopuya, dengan total anggaran Rp5 miliar. Sedangkan pemeliharan rutin jalan Mopuya-Tumokang, pagu anggarannya sebesar Rp195 juta.
“Untuk proses cepat atau lambatnya terealisasi, semua tergantung pihak dinas,” cetus Harianto.
(agung)
