BOLMORA, JAKARTA – Komisi XI DPR RI inginkan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan melakukan ekstensifikasi barang yang kena cukai. Ada beberapa barang yang disebutkan, seperti plastik, minuman berkarbonasi dan berpemanis, cakram optik hingga baterai.
Menurut Anggota Komisi XI Misbakun, dalam rapat dengar pendapat di Ruang Komisi XI, Senin (16/1/2017) siang tadi, ada banyak sekali barang yang semestinya bisa dikenakan cukai, karena dibutuhkan pengendalian konsumsi.
“Cukai menjadi instrumen fiskal dalam pengendalian dan penerimaan. Barang yang dikenakan cukai harus memenuhi beberapa indikator. Di antaranya adalah berbahaya bagi kesehatan dan tidak bisa didaur ulang,” kata Misbakun.
Sementara itu, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, menjelaskan bahwa usulan tersebut akan dikaji. Terutama barang yang sudah melewati proses kajian, seperti plastik. Kendati demikian, masih perlu diadakan kajian-kajian lanjutan lagi dan dibicarakan antar instansi serta pihak terkait, apakah itu sektor maupun pelaku. Katanya, kajian sudah melibatkan Kementerian Lembaga (KL) terkait dan kalangan dunia usaha. Sehingga lebih bisa untuk dijalankan dalam waktu dekat.
“Di negara lain memang banyak variasinya, ada yang lebih dari 10 dan ada mirip dengan negara kita,” ungkap Heru.
Kata dia, sekarang ini banyak sekali barang yang dikenakan cukai. Namun itu tergantung kepada fokus pemerintah agar mampu menciptakan keselarasan antara konsumsi masyarakat dan apa saja variasinya, tergantung concern dari negara itu sendiri dalam rangka membatasi dan mengendalikan konsumsi dan peredarannya, termasuk dalam rangka melindungi lingkungan.
“Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, target penerimaan di sektor ini adalah Rp191,23 triliun. Di mana, sebanyak Rp157,16 triliun adalah target untuk cukai. Cukai dari plastik sudah termasuk dalam target tersebut, meskipun proyeksinya masih kecil, yaitu sekitar Rp1,6 triliun,” papar Heru.(revi)
