BOLMORA.COM,SULUT- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut,dr.Fransiscus Andi Silangen didampingi tiga Pimpinan Dewan yakni Michaela Paruntu,Royke Anter dan Stella Runtuwene dan anggota Banggar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulawesi Utara mulai bahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD provinsi Sulut TA.2026, Kamis (13/11/2025) di ruang rapat paripurna.
Rapat tersebut dihadiri langsung
Plt.Sekretaris Provinsi (Sekprov), Thalis Gallang didampingi jajaran pemprov lainnya.
Ketua DPRD, dr.Fransiscus Andi Silangen diawal rapat sepakat KUA menjadi pembahasan awal.
“Kita sepakat dulu ya saat ini kita bahas KUA, besok baru PPAS,” ucap Silangen.
Pun, Plt.Sekprov Thalis Gallang diberikan kesempatan untuk memaparkan rencana KUA-PPAS 2026 oleh Ketua Dewan.
Gallang mengatakan, di tahun 2026 pemerintah provinsi Sulut mendapat dua tantangan besar.
“Yang pertama dana transfer dan kedua rasionalisasi pendapatan asli daerah terutama dari sektor repredisksi daerah,” ucap Gallang di rapat.
Tambah Gallang di tahun 2026 tidak mendapatkan alokasi DAK Fisik, DAU infrastruktur juga sudah dihapus.
“Kemudian DAU untuk gaji PPPK sudah dihapus,” ujarnya.
Lanjutnya lagi untuk DAU insentif fiskal ditahun 2026 sudah tidak ada lagi.
“Tahun ini kita masih mendapatkan Rp.25 miliar. Dan untuk Dana Alokasi Umum (DAU) pendidikan dan kesehatan juga menurun secara signifikan,” sebut Gallang seraya menambahkan Dana Transfer ditahun 2026 menurun hingga 25,5 persen atau sekitar Rp.593,9 miliar.
Dana Alokasi Khusus (DAK) disampaikan Gallang juga mengalami penurunan secara signifikan di tahun 2026.
“DAK juga menurun sebesar Rp.193 miliar diantaranya fisik yang sebelumnya kita mendapatkan Rp.223 miliar tahun depan sudah tidak ada lagi,” kata Plt.Sekprov.
Ditahun 2025 ini dana transfer sekitar Rp.2,3 triliun dan ditahun 2026 sekitar Rp.1,7 triliun.
Namun demikian disampaikan Pjt.Sekprov bahwa walaupun dana transfer berkurang, ada rasionalisasi pada pendapatan asli daerah tapi pemerintah provinsi Sulut tetap optimis bisa mencapai sasaran dan indikator makro pembangunan daerah.
Untuk diketahui ada delapan program prioritas pemerintah provinsi Sulut di tahun 2026 yaitu,
1.Peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM.
2.Peningkatan kesehatan dan kesejahteaan sosial.
3.Pembangunan infrastruktur dan penguatan sektor pertanian, perikanan dan UMKM.
4.Peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
5.Pengembangan pariwisata dan budaya berbasis kearifan lokal.
6.Stabilisasi keamanan dan ketertiban masyarakat.
7.Pemenuhan energi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
8.Peningkatan ekonomi dan investasi daerah.
Sekedar informasi, KUA-PPAS Tahun 2026 yakni, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp.3.165.235.721.995, belanja daerah direncanakan Rp.2.974.612.390.563. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.20.000.000.000,
Pengeluaraan pembiayaan sebesar Rp.210.623.331.432
(Jane)
