BOLMORA.COM,SULUT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar rapat koordinasi fasilitasi peningkatan peran dan fungsi kelembagaan bersama stakeholder, Rabu (5/11/2025) di salah satu ruangan Hotel Grand Puri Manado.
Rapat itu dihadiri langsung Sekretaris Bawaslu Sulut,Aldrin Christian bersama Kabag Hukum, Yenne Janis dan jajaran lainnya.
Pun sebagai narasumber adalah Anggota komisi 2 DPR RI, Arif Wibowo dan Tenaga Ahli komisi 2 DPR RI, La Ode Khairul.
Disampaikan Arif Wibowo, hingga akhir tahun DPR RI belum ada pembahasan revisi Undang-undang pemilihan umum.
“Belum ada sikap secara khusus terkait pembahasan undang-undang no 7 tahun 2017. Sanpai akhir tahun tidak ada pembahasan sama sekali,” ucap Arif lewat virtual.
Arif menilai terjadi peningkatan kualitas di Bawaslu dari pemilu ke pemilu.
“Meskipun masih perlu dilakukan peningkatan seperti pada pengawasan dan undang-undang nya,” ujar Arif.
Issu nasional usulan pembubaran Bawaslu dikatakan Arif bahwa pengawasan di Pemilu harus tetap menggunakan lembaga yakni Bawaslu.
“Dipikir secara logika, pengawasan tidak diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Harus tetap menggunakan Bawaslu dalam pengawasan di Pemilu,” sebut Arif.
Akhirnya Arif pun berpesan agar Bawaslu kembali pada jati diri. “Menjadi pejuang demokrasi,” tutup Arif.
Untuk diketahui, hadir di giat itu Koordinator Sekretariat Bawaslu kabupaten/kota, mahasiswa, tokoh masyarakat dan para jurnalis.
(Jane)
