Bawaslu Sulut Gelar Sosialisasi Pengawasan Tahapan Masa Tenang Pemilu Kada 2024
Tertuang pada PKPU 15 Tahun 2023 mengatur tentang Kampanye
BOLMORA.COM, SULUT – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara Menggelar Sosialisasi Pengawasan Tahapan Masa Tenang Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (21/11/2024) di Hotel Sutan Raja Minahasa Utara.
Di sesi pemaparan materi oleh narasumber Aldrin Anis, Sekretaris Satuan Pol PP Provinsi Sulut terkait penertiban Alat Peraga Kampanye (APK).
“Tertuang pada PKPU 15 Tahun 2023 mengatur tentang Kampanye,” ucap Anis.
Lanjut Anis, seperti Pemilu dan Pileg waktu lalu untuk penertiban APK tanggal 23 November 2023 nanti, menunggu surat rekomendasi dari Bawaslu Sulut.
Selain itu, dalam melakukan penertiban APK nanti Sat Pol PP Sulut akan berkoordinasi dengan seluruh Satuan Pol PP di 15 Kabupaten/Kota.
“Kami akan melakukan penertiban pada hari yang sama, dimana sesuai yang dikatakan pak Meidy (Komisioner KPU Sulut) akan dilakukan pada tangga 23 november,” ujarnya.
Selain itu Anis juga menghimbau agar LO partai politik agar melakukan pencabutan APK secara mandiri 23 November nanti.
“Jangan sampe ada oknum-oknum tertentu yang Suka mengambil keuntungan. Yang rugi nantinya parpol yang memasang APK itu,” kata Anis.
Intinya kata Anis, dalam melakukan penertiban APK nanti harus menunggu rekomendasi dari Bawaslu Sulut.
Hadir juga sebagai narasumber Komisoner KPU Sulut, Meidy Tinangon, Kejaksaan Tinggi dan Polda Sulut, Akademisi Ferry Liando.
Diketahui, Kegiatan itu dibuka langsung Ketua Bawaslu Sulut, Ardiles Mewoh dengan ditandai pemukulang Gong.
Pun Komisioner Bawaslu Zulkifli Denzi sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi mengingatkan kepada setiap Paslon agar menghindari praktek dan Politik Transaksional, bila melanggar akan dikenakan sanksi sesuai UU.
(Jane)
