BOLMORA.COM, BUOL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol dinilai masih lemah dalam penindakan terhadap pelanggar peraturan penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 yang dikeluarkannya.
“Pelaksanaan operasi penindakan dalam penerapan dan penegakan protkes di wilayah Kabupaten Buol harus lebih tegas lagi,”sebut Kapolres Buol AKBP Dieno Hendro Widodo, dalam kesempatan rapat evaluasi penanganan Covid-19, Sabtu kemarin.
Kata Kapolres, dalam penegakan aturan terkait protkes sejauh ini baru sebatas teguran lisan dan tertulis bagi pelanggar semestinya Pemerintah sudah meningkatkan ketindakan pemberian sanksi.
Mengingat ditengah situasi kehidupan baru seperti saat ini masyarakat perlu mendapat perlidungan kesehatan saat berada diruang publik. Olehnya penindakan penerapan disiplin protkes sangat diperlukan sebagai kontrol memberikan perlidungan.
Lanjutnya, menambahkan dengan dimulainya aktifitas masyarakat serta pembukaan kembali sekolah maka penegakan disiplin protkes harus lebih tegas lagi.
Olehnya itu, diperlukan komitmen dan konsistensi dari seluruh instansi dan stakeholder yang berwenang agar penegakan disiplin protkes dilaksanakan secara serius mulai dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan hinggga ke tingkat Desa.
“Polri khususnya Polres Buol siap memback up setiap kegiatan Satgas Covid-19 dalam menegakan disiplin protokol kesehatan,”pungkas Dieno Hendro.
Sementara itu, rapat evaluasi berlangsung di aula kantor Bupati membahas langkah strategis kedepan berkenaan Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Rapat evaluasi yang dipimpin Wabup Buol H Abdullah Batalipu, turut pula dihadiri jajaran Forkompimda serta stakeholder terkait.
Pabung Kodim 1305/BT Mayor Inf Jefrry Mamonto, Kadis Koperasi UKM dan Perindag Jupri Manto, Kaban BPPD Wahyu Setyabudi, Camat Biau Jufrin Is Lamadang, Kadis Perhubungan Yamin Rahim, Kadisdikbud Kasyim Rauf, Kabag Protokol dan komunikasi pimpinan Purnomo Mener dan Kadis Kominfo Mansyur Hentu.
(Syarif)
