BOLMORA.COM, BOLMONG — Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara pada 9 Desember 2020 mendatang, Bawaslu Bolmong mengaku kesulitan merekrut tenaga pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Ketua Bawaslu Bolmong Pangkerego mengatakan, ketakutan terhadap rapid test menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya animo masyarakat untuk mendaftar sebagai Anggota Pengawas TPS.
“Baru 629 sementara kebutuhan kita adalah 1028. Jadi masih ada kekurangan 339,” ujar Ketua Bawaslu.
Menurutnya, kekurangan pengawas ini bisa memunculkan potensi kerawanan Pilkada. Pihaknya di waktu yang kian dekat terus berupaya merekrut pengawas TPS.
Sementara itu, KPU Bolmong nyaris sebelas duabelas dengan Bawaslu Bolmong. Komisioner KPU Bolmong Hasrul Dumambow membeberkan soal menurunnya minat jadi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Bolmong karena Covid-19.
“Umumnya takut di rapid tes,” katanya.
Menurutnya, sulitnya mencari KPPS benar-benar terasa di 87 desa. Hingga pendaftaran KPPS disana musti diperpanjang
“Belum penuhi kuota untuk 1 TPS tujuh orang,” katanya.
Syukurlah kendala itu teratasi. Lewat kerja keras akhirnya terjaring 3.831 pendaftar dari kebutuhan 3.598.
“Mereka akan diseleksi untuk bertugas di 698 TPS,” ujarnya.
Sebut dia, anggota KPPS terpilih nantinya akan jalani rapid test. Ia menuturkan, syarat KPPS bebas Covid.
“Pemilihan nantinya akan menerapkan protokol Covid-19 dengan ketat agar nantinya tidak ada yang tertular Covid,” kata dia
(Agung)
