Puluhan Desa di Bolmong Kena TGR, Kinerja Pendamping Desa Dipertanyakan

0
143
Ratusan Tenaga Medis di Bolmong Terjebak TGR, Ini Penyebabnya
Gambar Istimewa Ilustrasi TGR Temuan BPK

BOLMORA.COM, BOLMONG – Pengelolaan Dana Desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) yang dikucurkan pemerintah pusat, dinilai belum sepenuhnya dikelola secara profesional oleh para kepala desa.

Begitu pula dengan tugas dan fungsi para oknum tenaga ahli dan oknum pendamping desa, yang sebetulnya punya tangungjawab untuk mengawasi, malah masih ditemukan gagap dan tidak paham tugas dan fungsi mereka .

Terbukti, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut, sembilan puluh kepala desa di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), harus mengembalikan puluhan hingga ratusan juta rupiah. Rekomendasi untuk dikembalikan, setelah BPK menemukan ketidakberesan dalam pengelolaan dana desa dibidang infrastruktur (fisik).

Loading...

“Hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Sulut, ditemukan puluhan kepala desa di Bolmong harus mengembalikan dana puluhan hingga ratusan juta. Sebagian besar ditemukan dibidang infrastruktur,” ujar Ketua LSM Swara Bogani Rafiq Mokodongan.

Dia mengatakan, TGR yang menjadi temuan BPK RI, menjadi bukti jika para tenaga ahli dan pendamping desa tidak memiliki sumber daya yang mumpuni dalam bidang pemberdayaan masyarakat serta di bidang infrastruktur fisik.

Berlapis petugas yang dilibatkan untuk mengawasi program dan pengelolaan dana desa. Mulai tenaga ahli, pendamping kecamatan hingga pendamping lokal, namun belum menjawab tentang tujuan dari program tersebut. Salah satunya indikator adalah, tidak adanya sumber daya yang mumpuni yang dimiliki petugas dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Rafiq menjelaskan, pendamping desa teknik infrastruktur (PDTI) mempunyai tugas pokok dan fungsi mendampingi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bidang infrastruktur dasar. Selain itu mempunyai tugas peningkatan kapasitas kader desa teknis, fasilitasi pembangunan yang berskala lokal desa hingga turun melakukan pengawasan.

Kendati tidak membeberkan nama desa, akan tetapi lanjutnya, bukti pengembalian dana terlihat dalam setoran melalui Bank BNI dan surat rekomendasi Inspektorat Bolmong terkait lunas TGR.

Dia menduga, terjadi pembiaran bahkan indikasi “main mata” antara oknum petugas dan oknum kepala desa untuk meloloskan kegiatan fisik.

Sebelumnya Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Rio Lombone menegaskan, sebelum pencairan dana desa, terlebih dahulu meminta bukti setoran surat lunas TGR.

Menurut Rio, kebijakan tegas itu diambil sebagai tindak lanjut instruksi Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow yang meminta BKD untuk selektif sebelum mencairkan dana desa, salah satunya adalah bebas TGR.

“Harus lunas TGR dulu baru bisa ajukan permintaan pembayaran dana desa. Caranya, kades membayar di bank yang ditunjuk kemudian menunjukkan bukti pembayaran baru kami proses,” kata Rio beberapa waktu lalu.

Data dari Inspektorat Bolmong, sedikitnya 90 kepala desa di Bolmong terjerat TGR akibat salah kelola dana desa. Para kepala desa petahana yang maju kembali di PIlkades serentak wajib melunasi TGR sebagai syarat untuk ikut mencalonkan diri.

(Agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here