BOLMORA.COM, KOTAMOBAGU — Wakil Walikota Kotamobagu, Nayodo Koerniawan membuka bimbingan teknis (bimtek) percepatan penataan kewenangan desa serta penyelesaian peraturan kepala daerah (perkada) dan peraturan kepala desa (perkades) tentang kewenangan desa se-Kotamobagu di Hotel Sutanraja Kotamobagu, Jumat (1/11/2019).
Saat memberikan sambutan Nayodo mengingatkan kepada para kepala desa agar hati-hati dalam menggunakan atau mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Penggunaan DD dan ADD ini sebenarnya cukup sederhana, namun tetap harus hati-hati. Sebab, dalam konteks keuangan negara, ada koridor-koridor yang mengatur tentang penggunaannya,” ungkap Nayodo.
Menurutnya, dengan adanya DD dan ADD, bimtek ini sangat penting untuk membuka wacana bagi kepala desa tentang hak dan kewenangan masing-masing.
“Beberapa kepala desa menganggap bahwa mereka adalah raja, maka dengan otoritas dan kewenangan mereka, ada sebagian atau beberapa orang menyalahgunakan penggunaan DD dan ADD. Saya minta para kepala desa jangan menjadi seperti itu,” ujarnya.
Nayodo menerangkan, pada hakikatnya dalam penggunaan konteks keuangan negara ada koridor yang mengatur, karena kepala desa adalah bagian terpenting dalam perpanjangan tangan pemerintah baik pusat, provinsi dan kabupaten atau kota dalam hal pembangunan.
“Dalam penggunaan dana desa yang penting semua pihak dilibatkan, adakan musyawarah desa, dan semuanya harus dikoordinasikan agar program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota dan pemerintah desa bisa sejalan,” tutup Nayodo.
(me2t)
