BOLMORA, BOLMONG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KesbangPol) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), bersama Kodim 1303 Bolmong, Senin (26/11/2018), menggelar upacara Pembukaan Pelatihan Kader Bela Negara (KBN) di halaman Kodim 1303.
Sekertaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang, bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), pada pembukaan Pelatihan KBN yang diikuti oleh 50 peserta perwakilan dari desa di 15 kecamatan se-Bolmong.
Dalam sambutan Tahlis menyampaikan bahwa peserta dapat mengikuti dengan baik serta penuh semangat. Yang mana, pelatihan selama lima hari mulai tanggal 26 sampai dengan 30 November 2018 ini akan menggembleng mental para peserta.
“Nantinya setelah kegiatan selesai, peserta yang mengikuti kegiatan ini bisa berubah sikap agar menjadi panutan masyarakat, utamanya para pemuda yang ada di desa masing-masing,” ungkapnya.
Menurutnya, pelatihan ini juga lebih memperkokoh cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Semangat perjuangan para pejuang terdahulu menjadi motivasi agar kita implementasikan dalam pembangunan diera otonomi daerah, dan globalisasi perdagangan,” kata Tahlis.
Selain itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaanya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
“Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan suatu kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Selanjutnya, pentingnya perwujudan kesadaran, sikap dan perilaku bela negara juga menjadi bagian dari upaya penguatan karakter dan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan, sebagaimana menjadi prioritas dalam rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional,” terangnya.
Ditambahkan, peserta Kader Bela Negara nantinya akan menerima sejumlah materi bidang studi dasar.
“Materi yang akan diterima di antaranya, empat pilar kebangsaan, kewaspadaan paham radikalisme dan terorisme, serta peyuluhan hukum yang akan diberikan oleh Kodim, Polri, dan unsur Pengadilan,” pungkas Tahlis.
(agung)
