BOLMORA, BOLTIM – Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara transparan, mulai sejak awal perencanaan dengan mengumumkan secara luas rencana umum pengadaanya, untuk memberi kesempatan yang sama bagi dunia usaha dalam mengakses informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Landjar, saat menutup sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dan pelatihan sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) di Kabupaten Boltim, Kamis (15/11/2018).
“Dengan diterbitkannya Perpres 16 tahun 2018, menunjukkan keseriusan pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan, yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel,” terangnya.
Terbitnya Perpres 16 tahun 2018 sebagai pengganti Perpres 54 tahun 2010, dirasa sangat penting untuk dipahami oleh pelaku pengadaan barang dan jasa, sehingga mampu meminimalisasi kesalahan penerapan.
“Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi sekadar mencari harga termurah dari penyedia, namun tujuannya berubah menjadi menghasilkan barang dan jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya dan penyedia,” ungkap Sehan.
Sementara, Sekretaris Daerah Ir Hi Muhammad Assagaf, berharap dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, seluruh satuan kerja dapat mengimplementasikan materi yang telah diperoleh dengan baik.
“Dengan dilaksanakannya sosialisasi ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tuturnya.
Terinformasi, kegiatan yang dilaksanakan sejak 12 sampai 14 November 2018 ini diikuti seluruh Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan admin Sirup se-Boltim, dengan menghadirkan narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) RI.
(ayax vay)
