APBD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Bolmong Mulai Dibahas

0
49
APBD Tahun Anggaran 2019 Kabupaten Bolmong Mulai Dibahas
Penandatanganan penetapan KUA-PPAS APBD 2019 yang di rapat paripurna DPRD yang dilaksanakan pada bulan September lalu

BOLMORA, ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mulai melakukan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, bertempat di lantai III kantor bupati, Rabu (7/11/2018).

Pembahasan APBD tersebut telah melalui beberapa tahapan, mulai dari hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan maupun kabupaten, hingga penetapan bersama DPRD Bolmong, tentang Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada bulan September lalu.

Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow saat membuka Musrenbang RKPD Tahun 2019

Menariknya, pembahasan APBD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Tahlis Gallang tersebut, menerapkan sistem e-Planning dan e-Budgeting, yang telah terkoneksi dari tingkat pemerintah desa dan kecamatan.

“Bolmong merupakan daerah pertama di Sulut yang menggunakan aplikasi e-Budgeting, dalam menjalankan proses perencanaan dan pengganggaran,” ungkap Tahlis.

Menurutnya, Pemkab Bolmong menginginkan perencanaan dan penganggaran harus terintegrasi sampai pada monitoring dan evaluasi (Monev), hingga pelaporan.

“Aplikasi ini efektif dan efisien untuk mencegah dan menekan praktik-praktik korupsi dari tingkat bawah seminimal mungkin, terutama dalam penggunaan Dandes atau ADD. Sehingga, program tersebut tidak memberikan celah untuk memainkan anggaran, mulai dari tingkat Desa,” terang Tahlis.

Sekda Tahlis Gallang, saat mengevaluasi proses penganggaran

Di tempat yang sama, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Fico Mokodompit mengatakan, setiap Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD akan dievaluasi langsung oleh sekda secara detail.

“Satu persatu RKA SKPD dievaluasi oleh Sekda. Ini penting agar setiap program belanja di SKPD, sesuai dengan standar harga yang ditetapkan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Bolmong Rio Lombone mengungkapkan, penerapan sistem e-Planing dan e-Budgeting merupakan upaya mencegah dan menekan praktik-praktik korupsi seminimal mungkin, mulai dari tingkat bawah, terutama dalam penggunaan Dandes atau ADD.

“Ini menjadi tolak ukur pencegahan korupsi. Salah satu bukti, Bolmong menjadi daerah peringkat pertama dalam pencegahan korupsi,” pungkas Rio.

(adve/agung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here