BOLMORA.COM,SULUT – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan tema, “Sinergitas Bersama Stakeholders Dan Masyarakat Untuk Memaksimalkan Tugas Pengawasan Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Rabu (22/10/2025) di salah satu ruangan di Hotel Sintesa Peninsula Manado.
Dengan menghadirkan pegiat pemilu sebagai narasumber, Abdullah menyampaikan terkait partisipasi publik dalam pemutakhiran data pemilih juga evaluasi dan proyeksi.
Paparkan materi, Abdullah mengatakan bahwa Bawaslu bisa menjadi penyidik dan hakim bila terjadi pelanggaran dalam pemilu.
Selain itu, diungkap juga kejadian yang kerap dilakukan jelang pemilu yakni politik uang.
“Politik uang itu kejahatan dan merupakan budaya politik yang tidak sehat,” ujar yang juga pernah menjadi Ketua Bawaslu Jawa Barat ini.
Pun diingatkan Abdullah soal data pemilu dan ketersediaan logistik. “Kejahatan bisa dimulai dari data pemilu yang tidak akurat.Ketersediaan logistik juga harus tepat. Karena banyak persoalan terjadi di TPS, pemilih tidak mendapatkan surat suara,” sebut Abdullah.
Saat pemaparan materi, Abdullah juga ungkap issu Update secara nasional yakni momentum revisi undang-undang pemilu, putusan MK 135 tahun 2024 tentang pemisahan keserentakan pemilu yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah, putusan MK 104/PUU-XXIII/2025 kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran administrasi, Bawaslu berwenang memutus pelanggaran administrasi dalam bentuk putusan bukan lagi rekomendasi yang bersifat mengikat yang harus ditindaklanjuti oleh KPU.
Ditekankan oleh Abdullah bahwa Bawaslu menghadirkan kepercayaan publik.
“Proses, hasil serta berbagai aspek pemilu harus dilandasi keyakinan publik. Diselenggarakan secara kredibel, sesuai prinsip dan peraturan yang berlaku.
“Penindakan pelanggaran harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip aksesibel, efektif, transparan dan akuntabel. Bawaslu adalah etalase demokrasi,” tutup Abdullah.
(Jane)
