Bawaslu Sulut Gelar Rakor Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2024, Donny Rumagit Ingatkan Tingkatkan Pemahaman Regulasi
”Pasca penetapan KPU ada 49 Paslon dan saat ini sementara dalam tahap kampanye salah satu potensi sengketa ialah pemasangan alat peraga kampanye," kata Rumagit.
BOLMORA.COM, SULUT – Selama tiga hari dimulai 1 hingga 3 Oktober 2024, bertempat di Swiss Bell Maleosan Hotel,
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antar Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024.
Kegiatan tersebut dihadiri Panwascam juga LO sebagai Perwakilan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
Di kegiatan itu Anggota Bawaslu Sulut Donny Rumagit menegaskan jajaranya untuk meningkatkan pemahaman regulasi dan kemampuan teknis sengketa dalam menghadapi tahapan Pilkada yang semakin kompleks.
“Pentingnya jajaran Panwascam dalam menghadapi tahapan Pilkada yang semakin berat ini harus diimbangi dengan pemahaman mekanisme dalam menyelesaikan sengketa pemilih yang mana panwascam akan diberikan mandat dari Bawaslu Kabupaten untuk menyelesaikan sengketa,” ucap Rumagit
Jelas Rumagit, tahapan kampanye salah satu kerawanan dengan adanya potensi sengketa antar peserta pemilihan dalam konteks pemasangan alat peraga kampanye.
”Pasca penetapan KPU ada 49 Paslon dan saat ini sementara dalam tahap kampanye salah satu potensi sengketa ialah pemasangan alat peraga kampanye,” kata Rumagit.
Lanjut Rumagit, sengketa antar peserta pemilihan terjadi karena ada hak peserta yang dirugikan secara langsung oleh peserta pemilihan lainnya pada tahapan proses pilkada.
“Dan untuk mempercepat penyelesaian sengketa di wilayah kecamatan maka Bawaslu tingkat kabupaten/kota dapat memberikan mandat kepada Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa di wilayah kerja masing-masing,” tutup Rumagit.
(*/Jane)
