“Sehubungan dengan hal tersebut, dimintakan kepada pejabat pembina Kepegawaian Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali atas Nama Pegawai yang jabatannya tidak sesuai tersebut,” demikian bunyi poin ke 4 surat edaran BKN.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BKPSDM Boltim Rezha Mamonto, saat dihubungi awak media mengaku akan segera menindaklanjuti edaran BKN tersebut, perihal pendataan pegawai Non ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan.
“Terkait validasi data seperti pada edaran, kami sudah agendakan mulai minggu depan untuk dilakukan checker terhadap data tersebut,” ungkap Rezha. Kamis (13/10/22).
