AdvertorialBolsel

DPRD Bolsel Gelar Ranwal RPJMD Tahun 2022 – 2026 Bersama Dinas Terkait

BOLMORA.COM, BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar rapat pembahasan Rancangan Awal (Ranwal) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolsel tahun 2022-2026, Senin (03/10/2022).

Dimana Ranwal RPJMD ini digelar di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Bolsel, bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Bolsel.

Diketahui, rapat tersebut di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Bolsel Hartina Badu, Ketua Komisi I Fadli Tuliabu, Ketua Komisi II Zulkarnain Kamaru, Anggota DPRD Sumitro Moha, Petrus Keni, Jems Lontoh dan Sunardi Kadullah.

Suasana rapat ranwan RPJMD

Rapat Ranwan RPJMD ini juga dihadiri oleh beberapa instansi diantaranya Plt Kepala Bappelitbangda Kadek Wijayanto, Sekretaris Bappelitbangda James Lumankun, Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Eus Daud, Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Bolsel Fice Nur dan sejumlah Staf Bappelitbangda Bolsel.

Ketua DPRD Bolsel Arifin Olii menyampaikan, tanggapan terkait draf perubahan RPJMD yang di paparkan pihak Bapelitbangda, salah satunya mengenai angka kemiskinan yang rendah.

“Terkait angka kemiskinan di Bolsel memang dari jumlah presentasi cukup tinggi, akan tetapi dari kuantitasnya relatif rendah, untuk itu perlu data yang valid,” ujarnya.

Penyampaian ketua DPRD

Ketua DPRD Bolsel berharap, agar Dinas terkait dapat menyatukan persepsi mengenai satu data.

“Kami DPRD berharap kepada Dinas terkait agar dapat menyatukan persepsi mengani satu data, agar data yang valid bisa menjadi rujukan suatu kebijakan yang terarah,” harap Arifin Olii

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bolsel Zulkarnain Kamaru mengatakan, bahwa sangat penting adanya sinkronisasi data miskin di Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Zulkarnain Kamaru saat memberikan arahan

“Data di Organisasi Perangkat Daerah terkait harus sinkron, jangan ada tumpang tindih atau bantuan yang tidak tepat sasaran,” kata Zulkarnain Kamaru

“Selain itu, harus ada persamaan persepsi terkait indikator keluarga miskin,begitu pun dari Desa,” tambahnya.

Lebih lanjut, Zulkarnain juga menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan angka kemiskinan memang selau menjadi topik hangat dikalangan masyarakat kita.

“Maka dari itu saya berharap kita bisa berupaya di tahun-tahun ke depannya, agar angka kemiskinan bisa turun serendah mungkin,” tuturnya.

Editor

Berita yang masuk dari semua Biro akan di Edit terlebih dahulu oleh Tim Editor Media Bolmora.com kemudian di publish.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button