DPRD dan Pemprov Sulut Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022

0
452
DPRD dan Pemprov Sulut Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2022 antara Pemprov dan DPRD Sulut
Advertisement

BOLMORA.COM, ADVERTORIAL – Setelah melalui proses dengan berbagai dinamika, baik kritik, saran maupun masukan, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menyetujui usulan Kebijakan Umum Anggaran Sementara dan Prioritas Plafon Anggran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Hal itu pun ditindaklanjuti dengan menggelar rapat paripurna dalam rangka Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022, pada Selasa (19/10/2021).

Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen, didampingi Wakil Ketua J. Victor Mailangkay dan Billy Lombok.

Dalam pengantar rapat paripurna, Ketua DPRD Fransiscus Andi Silangen mengatakan, rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS ini telah melewati berbagai tahapan. Mulai dari Komisi-komisi,
kemudian pada tingkat TAPD, dan Badan Anggaran (Banggar).

“Hasil dari kesepakatan TAPD dan Banggar, kita sepakati dan diparipurnakan melalui penandatanganan nota kesepakatan pada hari ini,” ungkapnya.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey saat memberikan sambutan

Menurut Fransiscus, kesepakatan KUA-PPAS ini akan diberikan kesempatan kepada pihak TAPD untuk disampaikan kepada OPD-OPD terkait agar dijabarkan dalam APBD 2022.

“Jadi, semua acuannya dari sini. Semua ini sudah masuk dalam kesepakatan. Pagu angaran yang dianggap masih kurang dan belum sesuai akan dirubah ketika ada informasi lebih lanjut, termasuk volume kegiatan. Sehingga, diharapkan APBD 2022 yang akan diketuk bisa maksimal untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk mengatasi masalah pandemi Covid-19 yang saat ini masih berlangsung,” ujarnya.

Fransiskus menambahkan, ada sejumlah kesepakatan yang muncul dalam pembahasan antara Banggar danTAPD, misalnya dana alokasi internet digabungkan di Dinas Komunikasi Informasi Persandian dan Statistik.

“Ada juga penambahan sub kegiatan baru tidak dicantumkan di RKPD 2022, untuk dituangkan dala penambahan. Inilah dasar penandatanganan KUA PPAS APBD 2022,” sebutnya.

Suasana rapat paripurna penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggran 2022

Adapun proyeksi APBD Tahun Anggaran 2022 sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2021. Dari sisi pendapatan misalnya, diproyeksikan Rp4,07 Triliun lebih, berkurang sekitar Rp88 Miliar, sehingga menjadi Rp3,97 Triliun lebih. Sedangkan belanja sebelumnya ada di kisaran Rp3,8 Triliun, menjadi Rp3,7 Triliun. Sementara penerimaan pembiayaan tidak berubah, tetap diangka Rp35 Miliar. Dari sisi pengeluaran pembiayaan, dari Rp40 Miliar naik menjadi Rp50 Miliar.

Sementara, Gubernur Olly Dondokambey, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Provinsi Sulut yang telah melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD Tahun Anggran 2022 bersama TAPD, sehingga bisa disepakati melalui rapat paripurna.

Dikatakan, melaui usulan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 yang diajukan ke DPRD, Pemprov Sulut telah berkomitmen mambantu masyarakat untuk dapat mengakomodir semua aspirasi masyarakat yang telah dimasukan kepada Banggar, yang sekaligus telah memberikan masukan, koreksi dan mengusulkan program untuk disingkronkan dengan program nasional, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) .

“KUA-PPAS menjadi dasar dan penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) perangkat daerah, juga sebagai arah pembagian program. Antara lain untuk pemulihan ekonomi sosial dan  ketahanan pangan. Sehingga, dalam melaksanakan kegiatan program utama dan peningkatan pemulihan ekonomi daerah,terjadi peningkatan perekonomian dan angka kemiskinan menurun 7,5 persen. Sementara, indeks pembangun manusianya 7,3 persen. Olehnya, kebijakan makro daerah menjadi tanggung jawab bersama,” papar Olly.

Foto 2: Suasana rapat paripurna sedang berlansung

Terkait adanya pertanyaan dari DPRD, soal infrasruktur di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Olly mengaskan tidak ada harapan seperti dulu lagi.

“Namun tatap percaya bahwa, pembanguan infrasruktur di Provinsi Sulut, mulai dari Miangas sampai Pinogaluman perlu ada infrasruktur lain serta peningkatan indeks pembanguan ekonomi manusia. Ini akan menjadi catatan penting dari Pemprov Sulut,” cetusnya.

Gubernur periode kedua pilihan masyarakat Sulut ini berharap masukan-masukan serta usulan dari anggota DPRD dapat terakomodir.

“Pemprov Sulut juga akan menseriusi terkait masalah batas-batas wilayah atau tapal batas wilayah di kabupaten/kota yang sampai saat ini belum ada kesekapatan. Karena hal ini juga mengakibatkan dana bagi hasil kita dari kabupaten/kota belum didapat, dan itu sudah berlangsung selama lima tahun. Kendala masalah tapal batas wilayah yang sampai saat ini belum selesai dilaksanakan. Olehnya, masalah tapal batas juga bisa membantu peningkatan pendapatan asli daerah (PAD),” pungkas Olly.

Dia mencontohkan soal tapal batas yangmenjadi penghambat peningkatan PAD di beberapa daerah yang ada di Sulut. Seperti masalah tapal batas antara Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) dan Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), juga Kota Bitung da Minahasa Utara (Minut).

“Ini yang jadi prioritas agar bisa segera selesai, supaya dana bagi hasil bisa kita dapatkan. Kalau ini selesai, saya optimis bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Sulut. Dengan berbagai pengalaman pada semester ll, pertumbuhan ekonomi di Sulut tumbuh dengan baik, tentunya juga dengan adanya dukungan dari DPRD Provinsi,” jelas Olly.

Foto 3: Suasana rapat paripurna sedang berlansung

Pada kesempatan itu, Olly juga menyentil soal pariwisata. Meski di tegah pandemi, sektor pariwisata di Sulut sudah mulai meningkat.

“Kita bersyukur dalam kurun satu bulan terakhir tingkat hunian hotel di atas 70 persen. Hal ini memandakan sektor pariwisata di Sulut mulai bergairah lagi. Sehingga di tahun 2022, prioritas kita pada potensi-potensi yang lebih meningkatkan PAD,” sebutnya.

Di sampaing itu juga, tak ketinggalan peningkatan SDM di bidang olahraga. Direncanakan ke depan Pemprov Sulut juga akan membina olahraga dari tingkat SMP, dan akan meningkatkan sarana serta prasarana olahraga di Sulut.

“Saya yakin, melalui pembinaan para atlet muda, kita akan lebih berprestasi. Untuk itu, peran serta para stakeholder untuk kemajuan daerah juga diperlukan, sekaligus memperjuangan bersama agar dampakannya boleh dirasakan oleh seluruh masyarakat,” beber Olly. 

Serah terima berita acara Nota Kesepatan KUA-PPAS

Rapat paripurna pun dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, antara DPRD dan Pemprov Sulut.

Penandatanganan tersebut disaksikan oleh para anggota DPRD Sulut dan kepala OPD yang hadir.

Adapun Nota kesepakatan KUA PPAS ditandatangi oleh Gubernur Olly Dondokambey ,didampingi Wakail Gubernur Steven O.E. Kandouw, dan Sekprov Edwin Silangen. Sementara dari pihak DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD Fransiskus Andi Silangen, Wakil Ketua DPRD J. Victor Mailangkay dan Billy Lombok.

Diketahui, rapat paripurna dihadiri 26 Anggota DPRD Provisni secara fisik, dan lainnya hadir secara virtual.

Turut hadir para asisten, Sekretaris Dewan Glady Kawatu, para kabag dan kabid is linkup DPRD Sulut, serta para kepala OPD di lingkungan Pemprov Sulut.

(Advertorial/Gnm)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here