BOLMORA, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat koordinasi (Rakor) terkait penambahan lahan Bandar Udara (Bandara) Raja Loloda Mokoagow.
Rakor tersebut yang dilangsungkan di ruangan rapat Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Kesra, dan dihadiri oleh para Kepala Perangkat Daerah, masing-masing Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Channy Wayong, Kepala Badan Keuangan (BKD) Fico Mokodompit, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ashari Sugeha, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Abdul Latif dan beberapa pejabat eselon III dan unsur pemerintah kecamatan dan desa.
Menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bolmong Ashari Sugeha, rakor tersebut adalah tindak lanjut pembangunan Bandara yang terletak di Desa lalow, Kecamatan Lolak.
“Rakor ini dilaksanakan sesuai arahan ibu Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Dishub Bolmong Zulfadhli Binol mengatakan bahwa rakor itu untuk membahas kebutuhan lahan Bandara, seperti yang tertuang pada Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan RI Nomor: 279 2015 Tanggal 28 Mei 2015, tentang penetapan lokasi bandar udara baru.
“Permintaan kebutuhan lahan sebesar 415,37 hektare, dan yang ada sekarang kurang lebih 348.96 hektare sudah bersertifikat,” terangnya.
Sebagai tindak lanjut hasil rapat bersama, maka Pemda Bolmong melalui Dishub akan melakukan survey pada Jumat hari ini.
“Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan 66 hektare, karena pada ujung runway TH 29,43 hektare dan pada ujung runway TH 11,23 hektare,” pungkas Zulfadhli.
Menurutnya, Dishub Bolmong sebagai pemrakarsa sangat berharap kerja sama lintas sektoral maupun seluruh elemen masyarakat, terlebih yang ada di sekitarnya, karena pekerjaan lanjutan tahap kedua akan segera dilelang pada bulan Desember 2018.
“Jika pekerjaan lanjutan akan segera dikerjakan, saya berharap jangan ada lagi kegiatan penanaman pada area atau lokasi bandara,” imbuhnya.
(agung)
