BOLMORA, BOLMUT – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) Tahun 2018 terlambat diputuskan, dikarenakan adanya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa waktu lalu, dan adanya Plh Bupati selama 20 hari yang tidak diperbolehkan untuk menandatangani Perda. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Bolmut Abdul Eba Nani, saat bersua dengan awak media di ruangannya, Selasa (23/10/2018).
Menurutnya, berdasarkan penyampaian dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut bahwa ada dua daerah yang terlambat membahas APBD-P 2018. Di antaranya Kabupaten Bolmut, maka DPRD akan berkoordinasi dengan provinsi.
“Kita maklumi bahwa kondisi daerah belum sepenuhnya stabil. Apalagi Bolmut baru saja selesai melaksanakan Pilkada, dan pemerintahan dinahkodai oleh Plh Bupati selama 20 hari,” kata Eba.
Dia mengatakan bahwa Plh Bupati tidak bisa menandatangani Perda dan penyampaian KUA-PPAS tertangal 19 September 2018.
“DPRD tidak saling menyalahkan. Intinya mencari solusi, karena kondisi daerah yang baru selesai Pilkada. Tentu hal ini ada toleransi dan pengecualiannya,” terangnya.
Politisi PAN ini mengingatkan, APBD-P 2018 sejak disampaikannya KUA-PPAS oleh Pemda, pihak DPRD langsung menindaklanjuti untuk dibahas.
“Jad, jika beredar kabar bahwa DPRD tidak membahas dan menindaklanjutinya, maka itu tidak benar. Kami sementara dalam proses pembahasan, kemudian dihentikan karena deadline waktu,” ungkap Eba.
Ditambahkan, waktu normal pembahasan APBD-P akhir September, dan sudah dalam bentuk Perda.
“Dead line waktunya itu tanggal 30 September, dan itu sudah dalam bentuk Perda. Biar evaluasinya lewat, tetap Perdanya ditetapkan 30 September. Tentu diharapkan Pemprov Sulut bisa mentoleransi hal itu, dan kemudian dilanjutkan untuk pembahasannya,” imbuhnya.
(awal)
