BOLMORA, KOTAMOBAGU – Pemerintah pusat menyelenggarakan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang dihadiri seluruh kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh wilayah Indonesia.
Tercatat sebanyak 576 kepala daerah hadir dalam RKP yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017 ) siang hingga sore.
Saat dihubungi BOLMORA.COM, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara mengataan, sebelum mendengarkan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), para kepala daerah menyimak paparan singkat dari tiga Menteri Koordinator (Menko), yakni Menko Bidang Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, dan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani.
“Menko Polhukam menjabarkan kebijakan keamanan, terutama stabilitas menjelang Pilkada, dan lain-lain. Ibu Puan memaparkan terkait kebijakan pembangunan, dalam hal ini Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan pak Darmin memaparkan stabilitas ekonomi Indonesia dan kebijakan untuk tahun 2018,” sebut Tatong, melalui WhatsApp (WA) tadi malam.
Selain itu menurut Tatong, materi RKP juga terkait pemanfaatan dana pemerintah yang diorientasikan ke pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan masih banyak lagi.
“Presiden menekankan agar para pimpinan daerah mampu mengendalikan pemanfaatan dana, supaya terjadi lompatan pembangunan, tidak monoton dan harus melakukan terobosan-terobosan baru. Selain itu, harus juga ada inovasi termasuk bagaimana mempermudah investasi, dengan menyingkat waktu perizinan, pembebasan lahan dan investasi di bidang pariwisata,” urainya.
Diketahui, RKP yang diadakan setiap tahun dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk meng-solidasikan seluruh kepala daerah dalam rangka menyukseskan program pembangunan.
Pada tahun sebelumnya, pemerintah juga menyelenggarakan rapat koordinasi yang diikuti para gubernur dari seluruh Indonesia. Lain daripada itu, Rakor juga diselenggarakan untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan yang ada di masyarakat dan mempercepat program-program yang ada di lingkungan pemerintahan.(me2t)
