BOLMORA, POLITIK – Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, selaku pelaksana teknis kegiatan harus memperhatikan realisasi kegiatan dan penyerapan anggaran hingga triwulan III tahun anggaran. Tak hanya itu, waktu, mutu dan sistem administrasi juga harus diperhatikan guna menghindari berbagai kemungkinan terburuk yang terjadi diakhir tahun anggaran. Hal itu ditegaskan Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Kotamobagu Ishak R. Sugeha, kepada sejumlah awak media, Selasa (11/10/2016).
Menurutnya, tema tahun infrastruktur untuk tahun 2016 yang dicanangkan Pemkot Kotamobagu harus benar-benar sesui kajian matang. Alasannya, anggaran puluhan hingga ratusan miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikucurkan diperuntukan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur seperti jalan, jembatan, masjid raya dan infrastruktur lainnya.
“Ya memang, tema tahun infrastruktur yang diusung Pemkot sangat baik. Namun sangat ironis ketika ada pekerjaan yang bermasalah. Ini harus diperhatikan oleh pihak eksekutif,” cetus Ishak, Selasa (11/10).
Dijelaskan, di sisa tahun anggaran ini semua target pekerjaan harus dimaksimalkan untuk segera diselesaikan. Uintuk itu, pengawasan harus lebih diperketat lagi agar manfaat dari setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan bisa langsung dirasakan masyarakat.
“Pada prinsipnya, kami (DPRD) tidak menginginkan ada pekerjaan yang bermasalah. Anggaran yang sudah dialokasikan dalam APBD harus dimanfaatkan agar tak menjadi Silpa (Sisa Lebih Penghitungan Anggaran) diakhir tahun. Kami juga akan turun lapangan mengawasi setiap pelaksanaan proyek di lapangan,” tegasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, menyatakan akan terus mengawasi setiap pelaksanaan proyek. Setiap hari ia meminta progres pembangunan ke SKPD teknis.
“Selain kualitas, waktu pengerjaan juga jadi fokus kita. Pun begitu, masyarakat juga harus ikut mengawasi setiap pelaksanaan proyek yang sedang dilaksanakan,” pungkasnya.(me2t)
